Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 117 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 161 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 616 | Komentar

Baca


Ribuan Aset Bernilai Rp 0


SERANG- Ribuan aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih ada yang bernilai Rp 0 (nol rupiah) dan Rp 1 (satu rupiah). Bahkan itu juga berlaku pada aset berupa tanah.

Wakil Walikota Serang Sulhi mengatakan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Serang harus mengejar aset-aset yang sampai saat ini masih memiliki nilai Rp 0 dan Rp 1. Padahal saat ini tidak akan ada lagi barang yang memiliki nilai Rp 0 dan Rp 1. Apalagi bila barang itu berbentuk tanah atau bangunan.

"Sekarang ini enggak ada lagi tanah yang harganya Rp 0 dan Rp 1. Ini harus diusahakan supaya jelas nilainya," kata Sulhi saat sosialisasi peraturan walikota Serang tentang inventarisasi dan penilaian milik daerah dan sistem prosedur inventarisasi barang milik daerah, di Le Dian Hotel, Rabu (8/11).

Sulhi mengatakan bahwa OPD harus serius menyimak sosialisasi tersebut, dan menindaklanjutinya dengan mencari aset bernilai Rp 0 dan Rp 1. Dengan sisa waktu yang hanya 3 bulan sebelum penilaian oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pihaknya akan melihat progres OPD menjalankan penatausahaan aset ini.

Bila ada OPD yang tidak serius menindaklanjuti sosialisasi ini, ia menganjurkan perlu ada sanksi yang diberikan kepada OPD karena OPD adalah pengguna aset. "Kalau saya inginnya ada reward and punishment (penghargaan dan sanksi) tapi itu kembali ke Pak Walikota," katanya.

Sulhi juga meminta agar barang bergerak yang tingkat keausannya tinggi, seperti kemoceng yang dibeli 10 tahun lalu harus dihapuskan nilai asetnya karena barang seperti itu pasti sudah tidak ada fisiknya. Sementara di data aset barang semacam itu masih saja ada. "Kalau instruksi saya diikuti insya Allah tahun depan akan dapat WTP (wajar tanpa pengecualian)," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Adang Darmawan mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2016 terdapat 2.669 item (terdiri dari ribuan unit) yang bernilai Rp 0 dan Rp dan yang terbanyak ada pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Ketiga OPD ini akan menjadi prioritas dalam inventarisasi dan penilaian aset dalam program kali ini. Meski demikian inventarisasi juga akan berlaku pada seluruh OPD secara umum. Adapun aset yang paling banyak memiliki nilai Rp 0 dan Rp 1 berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan irigasi. "Mudah-mudahan dengan adanya inventarisasi ini ada feedback-nya menjadi ada. Inti inventarisasi adalah agar antara barang yang digunakan dengan fisiknya ada dan nilainya ada atau wajar," katanya.

Adang menyatakan bahwa penilaian aset masih belum memenuhi kriteria penilaian BPK. Penyebab penilaian aset belum diakui oleh BPK karena OPD menggunakan nilai aset pada saat ini sementara BPK menggunakan nilai pada saat perolehan.

Ia mencontohkan harga tanah saat diserahkan pada tahun 2010 maka harga tanah itu harus merupakan harga tanah pada tahun 2010, bukan harga di tahun 2017. Cara melihat harga tanah pada masa lalu ada di nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun itu. "Hasil penilaiannya belum memadai maka kita lakukan lagi. Progresnya banyak cuma ada beberapa yang kurang memadai pelaksanaannya, sehingga kami mantapkan lagi di tahun ini," katanya.

Kepala Dindikbud Kota Serang Akhmad Zubaidillah mengatakan bahwa terdapat sekitar 1.000 aset lebih yang ada di Dindikbud Kota Serang. Selama ini aset-aset yang dimiliki Dindikbud Kota Serang dinilai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Namun, aset-aset itu belum diakui penilaiannya oleh BPK. "Saya sendiri tanda tanya sampai sekarang kenapa ditolak penilaiannya," tutyrnya.

Ia menyatakan bahwa dalam waktu singkat yang hanya 3 bulan akan melibatkan tenaga yang ada untuk menginventarisasi aset. Bahkan melibatkan pengurus barang di tingkat SMP dan SD. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini pihaknya akan menginventarisasi dengan cepat. "Kami juga siap menerima reward and punishment," ujarnya. (tohir)

Beri komentar


Security code
Refresh