Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 113 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 159 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Pemkot Usulkan 2 UMK


SERANG- Pemkot Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan mengusulkan dua upah minum kota (UMK) dengan nilai yang berbeda. Keduanya merupakan usulan dari serikat buruh dan pengusaha.

Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnakertrans Kota Serang Ratu Ani Nuraeni mengatakan bahwa rapat pleno penentuan UMK 2018 digelar dewan pengupahan kota (depeko) di salah satu hotel di Anyer, Kabupaten Serang, Kamis (9/11), berakhir deadlock.

Rapar yang dihadiri perwakilan serikat pekerja, pengusaha, disnakertrans, dan akademisi itu tidak menghasilkan titik temu karena masing-masing pihak mempertahankan usulan mereka. "Baru pertama kali penentuan UMK Kota Serang deadlock. Sebelumnya selalu sepakat," ujar Ratu Ani, Minggu (12/11).

Ratu Ani mengungkapkan bahwa dalam rapat pelno tersebut serikat pekerja mengusulkan UMK 2018 sebesar Rp 3.454.443. Sedangkan pengusaha, disnakertrans, dan akademisi mengusulkan Rp 3.116.275. Alasan serikat pekerja tetap ingin UMK senilai Rp 3.454.443 karena mereka mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Banten 2017 yang digugat serikat pekerja ke PTUN dan menang.

Pemprov Banten kemudian melakukan banding dan sampai saat ini belum keluar keputusan. "Teman-teman di serikat pekerja dalam menentukan UMK mengacu pada UMK tahun 2016 sebesar Rp 3.108.470 dikali 11,13 persen inflansi dan LPE Kota Serang, sehingga hasilnya Rp 3.454.443," kata Ratu Ani.

Sedangkan pengusaha, disnakertrans, dan akademisi menentukan besaran UMK berdasarkan PP nomor 17 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam PP itu dijelaskan upah berjalan dikali inflasi dan LPE nasional 8,71 persen. "Upah berjalan atau UMK 2017 Rp 2.866.595,31 ditambah inflansi dan LPE 8,71 persen jadi Rp 3.116.275,76," katanya.

Meski deadlock, kata Ratu Ani, berita acara rapat pleno akan tetap dilaporkan kepada Pembina Dewan Pengupahan Kota, dalam hal ini Walikota Serang Tb Haerul Jaman, untuk diusulkan ke Gubernur Banten Wahidin Halim. Karena dewan pengupahan kota hanya bertugas mengajukan berita acara hasil rapat pleno kepada walikota, maka dua usulan tersebut yang akan disampaikan kepada walikota. "Jadi usulan dari serikat pekerja dan pengusaha akan kami sampaikan dua-duanya. Saya kurang tahu nanti mana yang akan diusulkan wali kota ke gubernur," tuturnya.

Hidayat Saefullah, perwakilan serikat buruh Kota Serang mengatakan bahwa seharusnya, baik pemerintah maupun pengusaha menghormati keputusan PTUN yang memenangkan gugatan serikat pekerja. Persoalan Pemprov Banten mengajukan banding, hal itu belum dapat dijadikan kekuatan hukum karena belum ada keputusan yang dapat mengikat. Karena itu semestinya penghitungan UMK berdasarkan komponen hidup layak. “Jadi bukan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17,” kata Hidayat.

Hidayat mengungkapkan bahwa sebenarnya serikat pekerja tidak ingin ada deadlock dalam pembahasan UMK. Serikat pekerja ingin pembahasan UMK berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Namun ia menyayangkan pemerintah dan pengusaha tetap bersikeras menggunakan PP 17 sebagai dasar penentuan UMK. "Seharsnya hargai dulu putusan PTUN," katanya. (tohir)

Beri komentar


Security code
Refresh