Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 243 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 267 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 698 | Komentar

Baca


2018, Panwaslu Naik Kelas


SERANG- Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota direncanakan akan naik kelas mulai Juni 2018. Lembaga pengawas tersebut akan berubah status dari badan ad hoc menjadi permanen. Pun demikian dengan jumlah komisioner yang akan bertambah sesuai tingkatannya.

Demikian dikatakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Didih M Sudi kepada wartawan dalam acara diskusi bersama awak media, di salah satu rumah makan di Kota Serang, Rabu (6/12).

Didih mengatakan, mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, terdapat sejumlah perubahan yang terjadi di tubuh pengawas pemilu. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan status panwaslu di tingkat kabupaten/kota.“Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017, ada perubahan di kelembagaan dari Panwaslu ke Bawaslu. Dari ad hoc menjadi permanen,” ujarnya.

Mantan Komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, dari perubahan status itu juga akan berdampak pada komposisi komisioner yang akan mengalami penambahan. Jumlah komisioner yang tadinya 3 menjadi 5.

“Itu pertimbangannya jumlah penduduk dan luas wilayah. Dari pertimbangan itu hanya Kota Cilegon yang tidak mengalami penambahan, tetap 3 orang komisioner. Sedangkan untuk Bawaslu Provinsi Banten dari 5 menjadi 7 orang komisioner,” katanya.

Selain mengalami perubahan status dan komposisi personel, kata dia, Bawaslu juga dari undang-undang tersebut memiliki kewenangan lebih. Jika sebelumnya Bawaslu hanya sebagai rekomendasi hasil mediasi, kini mereka fungsi ajudikasi. Dengan demikian, apa yang dihasilkan Bawaslu adalah sebuah keputusan.

“Bawaslu menjadi semacam lembaga peradilan. Jika ada sengketa dan melalui mediasi tak terpenuhi maka ada ajudikasi dengan menghadirkan pelapor, terlapor dan keterangan dari ahli,” ungkap lulusan dari Islamic University Technologi of Bangladesh ini.

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 perubahan status Panwaslu menjadi Bawaslu tertuang di pasal 92. Sedangkan komposisi komisioner Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam lampiran II. Di sana disebutkan Bawaslu Banten akan memiliki 7 komisioner dan Bawaslu kabupaten/kota di Banten akan memiliki 5 komisioner kecuali Kota Cilegon yang tetap 3 orang.

Komisioner Bawaslu Banten Ali Faisal mengatakan, proses peralihan status Panwaslu kabupaten/kota menjadi Bawaslu sudah harus dilaksanakan pada Juni 2018. Menurutnya, hal itu akan mulai dilakukan setelah pelaksanaan pilkada serentak selesai. “Juni (2018), proses ad hoc ke tetap harus dilaksanakan. Mungkin pasca pilkada di 2018 sudah terlaksana,” tutur mantan Komisioner KPU Kota Serang ini.


Meski demikian, pihaknya masih menunggu terkait teknis perubahan status tersebut, termasuk teknis komposisi sekretariat.“Penambahan personel akan diikuti oleh seleksi dengan pola tertentu. PNS di sekretariat pun nanti tidak boleh lagi statusnya diperbantukan. Apakah itu harus organik atau suruh memiliki menjadi pegawai di Bawaslu atau kembali (ke pemerintah daerah). Ini masih dibahas, salah satu solusinya mungkin rekrutmen PNS yang khusus untuk Bawaslu,” katanya. (dewa)

Beri komentar


Security code
Refresh