Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 26 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 94 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca


Serapan Anggaran Hanya Ditarget 85%


SERANG- Pemprov Banten menargetkan serapan anggaran pada tahun 2017 sebesar 85 persen dari besaran belanja daerah senilai Rp 10,4 triliun. Angka tersebut ditetapkan karena hingga 19 Desember, serapan anggaran baru mencapai 80,76 persen, dengan batas waktu sekitar satu pekan lagi.

Berdasarkan data yang dihimpun Banten Raya, dari 38 OPD (organisasi perangkat daerah) hanya 28 di antaranya yang serapan anggarannya sudah diatas 80 persen. Adapun OPD yang serapannya masih di bawah 80 persen terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sebesar 79,51 persen dari pagu anggaran Rp 1,47 triliun.

Kemudian RSU Malingping 77,65 persen dari pagu Rp 157 miliar, Inspektorat 76,17 persen dari pagu Rp 45,1 miliar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 75,86 persen dari pagu Rp 38,4 miliar.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mencapai 74,47 persen dari pagu Rp 46,5 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 71,38 persen dari pagu Rp 1,02 triliun.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 70,67 persen dari pagu Rp 25,8 miliar, Sekretariat Daerah 62,23 persen dari pagu Rp 329 miliar, RSUD Banten 58,03 persen dari pagu Rp 180 miliar, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) 41,60 persen dari pagu Rp 274 miliar.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, berdasarkan data terakhir yang dihimpunnya, secara keseluruhan serapan anggaran ada pada prosentase 80 persen. Dengan kondisi yang ada, maka serapan akhir ditargetkan di angka 85 persen.

“Serapan sekarang 80 persen, mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan bisa bertambah. Finalnya 28 Desember, targetnya 85 persen lah,” ujarnya di usai menghadiri acara rapat pimpinan evaluasi kinerja pembangunan Banten tahun anggaran 2017 dan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2018 di Pendopo KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (20/12).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten itu menuturkan, ada beberapa kendala yang membuat serapan anggaran baru mencapai 80 persen, di antaranya ada beberapa pengerjaan fisik yang belum dibayarkan karena belum terselesaikan. Kemudian juga masalah pembebasan lahan yang belum terealisasi.

Selain itu ada juga pekerjaan tahun ini tetapi tidak bisa diayar tahun yang sama. Dia mencontohkan, pengerjaan yang kontraknya berakhir pada 30 Desember, sedangkan batas waktu pencairan hanya bisa dilakukan hingga 28 Desember. “Memang problemnya karena PU (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) belum membayar dan perkim (DPRKP) juga, dindikbud juga ada belanja lahan 12 lokasi baru,” katanya.

Disinggung apakah dengan target serapan 85 persen artinya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) akan mencapai Rp 1,5 triliun, Hudaya tak membantahnya. “Ya kira-kira begitu. Bagus lah buat nanti di APBD perubahan 2018,” ungkapnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) membenarkan serapan anggaran tahun 2017 baru mencapai 80 persen. “Baru sampai 80 persen, ada beberapa dinas yang memang persoalan seperti pelelangan lambat, gagal lelang, ada yang juga karena kehati-hatian. Kemudian ada juga karena kebijakan, misalnya soal rapat, soal lahannya yang terlambat pembebasan,” ujarnya.

Agar hal serupa tidak kembali terjadi di 2018, WH pun sudah melakukan sejumlah langkah di antaranya mempercepat proses lelang barang dan jasa. Dia menginstruksikan kepada OPD untuk bisa memulainya pada Desember ini.

“Memperketat jadwal pembangunan, mempercepat proses APBD, kan sudah. Persiapan pelaksanaan, persiapan dalam kaitan sudah minta diumumkan (lelang barang dan jasa), yang sudah siap dokumennya. Kita lihat ketentuan akan tahapan-tahapan itu, tahapan tidak bisa dipotong tapi kita bisa mulai startnya dari mana.

Mulai bulan apa? Asumsinya Maret-April sudah mulai pembangunan. 7 bulan pembangunnya, Oktober sudah tuntas. Pemborong nakal kita blacklist, jangan dibayar duitnya, denda dan masukkan ke negara,” tuturnya. (dewa)

Beri komentar


Security code
Refresh