Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 26 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 94 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca


Pejabat Pemprov Ramai-ramai Plesiran


SERANG- Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Banten ramai-ramai pergi plesiran ke Sari Ater Resort and Hotel, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis-Jumat (21-22/12). Kegiatan ini rencananya dihadiri Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Namun kemarin, WH tidak hadir. Rapat dipimpin Wagub Andika Hazrumy dan didampingi Sekda Banten Ranta Soeharta.Gubernur WH kepada wartawan menegaskan, semua kegiatan tersebut tidak menggunakan dana dari APBD.

Semua kegiatan dibiayai oleh dana patungan dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah). “Kepala dinas bayar masing-masing, tidak pakai anggaran. Dimaklumi saja lah, tidak menggambil uang anggaran kok, masing-masing OPD (yang bayar),” ungkapnya kepada wartawan saat bertemu di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, kemarin.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, kegiatan rapat akhir pekan ini bukan dalam rangakian rapat melainkan rekreasi. “Bukan rapat. Nanti Jumat saya suruh ngaji bareng di sana, dan itu setahun sekali doang dan itu bukan rapat-rapat. Rapat evaluasi mah nanti Januari,” ujarnya.

WH menuturkan, kegiatan itu juga dimaksudkan untuk menguatkan emosi para aparatur. Rekreasi juga merupakan program rutin tahunan yang dilakukannya saat masih menjabat sebagai Walikota Tangerang selama 2 periode.

“Ya orang libur, masa gubernur enggak boleh libur. Bisa kumpul silaturahmi, waktu saya walikota setiap tahun, ayo kita kumpul. Suasana relaksasi tapi sangat penting menjaga harmonisasi. Di sana kan bisa ngobrol, duduk di rumput, pinggir danau, OPD sambil menyampaikan, evaluasi kemarin begini. Enggak ada doktrin seperti rapat biasa, saya ingin buat cair,” katanya.

Seperti diketahui, pada surat undangan rapat evaluasi yang beredar ke OPD Pemprov Banten beberapa waktu lalu tertulis bahwa rapat akhir tahun ini akan dipimpin langsung Gubernur Wahidin Halim. Pada surat itu juga tertulis dua catatan.

Pertama, agar dipersiapkan paparan yang meliputi tiga poin. Yakni, paparan laporan progres fisik pelaksanaan kegiatan tahun anggaran (TA) 2017 secara rinci termasuk masalah dan solusi yang telah dan akan dilakukan serta kegiatan/proyek yang telah selesai pada TA 2017 untuk dapat diresmikan oleh gubernur.

Lalu, paparan rencana kerja tahun anggaran 2018, serta softcopy bahan dan paparan dapat di email ke alamat Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya . Catatan kedua tertulis, untuk biaya transportasi dan akomodasi dibebankan pada anggran perjalanan dinas masing-masing OPD.

Akademisi dari Untirta Suwaib Amiruddin menilai, Pemprov Banten tidak boleh setengah-setengah dalam merealisasikan kebijakannya. Jika benar itu tidak mengambil dana APBD maka seluruh sarana pendukung pun tidak boleh menggunkana fasilitas negara. “Kalau sebagian besar ke sana pada hari kerja, walau pun (pakai) dana pribadi, ya itu jangan sampai ada kendaraan plat merah di sana,” ujarnya.

Menurutnya, ada 2 hal yang ditabrak dengan kegiatan rekreasi para pejabat ke Subang. Pertama, Kamis dan Jumat merupakan hari kerja ASN, dan kedua adalah soal etika ASN.  Aparatur negara tidak boleh berkeliaran saat jam kerja di luar kepentingan dinas.

“Harmonisasi dibangun dengan saling menyapa, saling menegur bukan jalan-jalan. Harmonisasi adalah menyatukan visi misi antara gubernur dengan birokrasi. Kalau bicara pelayanan lumpuh atau tidak ya memang tidak lumpuh, tetapi itu tidak elok. Etika birokrasi kan tidak boleh begitu,” ungkap jebolan program doktoral studi Kajian Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung ini.

Dia juga menyayangkan, mengapa kegiatan rekreasi itu tidak dilakukan di luar wilayah Banten. Padahal Banten memiliki tempat rekreasi yang juga memesona. “Apa kaitannya Subang dengan hari kerja? Kecuali di lingkungan Banten, misalnya di Anyer atau Banten Selatan mungkin jadi kunker,” tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat turut serta membawa staf pada dinasnya. Bahkan, sumber eselon IV di salah satu OPD menyatakan bahwa ada kepala OPD yang membawa keluarganya dalam kegiatan di Sari Ater tersebut. Sumber membenarkan bahwa kegiatan ke Sari Ater, Subang, tidak teranggarkan pada APBD. "Iya, Bapak (kepala OPD) ngajak keluarganya. Mana dananya enggak ada (enggak dialokasikan APBD). Gimana ini ya," katanya. (dewa)


Beri komentar


Security code
Refresh