Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 26 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 94 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca


Serapan Anggaran Masuk Penilaian Rotasi & Mutasi Pejabat


SERANG- Serapan anggaran tahun 2017 pada OPD (organisasi perangkat daerah) Pemprov Banten dipastikan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Sebab, serapan anggaran dinilai menjadi bagian indikator kinerja.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada wartawan menjelaskan, alasan dirinya mengumpulkan seluruh kepala OPD pada pekan kemarin bertujuan untuk menyelaraskan program kerja 2018 dan menanyakan soal realisasi serapan anggaran.

“Serapan anggaran menjadi bahan evaluasi saya dan Pak Gubernur (Wahidin Halim), itu kan kinerja. Kinerja itu kan salah satunya menjadi aspek pertimbangan. OPD mampu atau tidak menjalankan tupoksinya,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Mantan anggota DPR RI itu menuturkan, sebagai OPD sudah seharusnya mereka bisa menjalankan setiap tupoksinya dengan baik. Jika tidak mampu atau kurang optimal, maka sudah selayaknya diisi oleh sosok yang dianggap lebih mampu.“Harus maksimal. Tentunya yang kurang baik saya dan Pak Gubernur memikirkan agar OPD-OPD di Banten bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.

Selain masalah serapan anggaran, kata dia, OPD juga dituntut untuk bisa bergerak sejalan seirama. Semua program di masing-masing OPD harus terintegrasi dengan program prioritas yang telah dicanangkan.

“Evaluasi program 2018, saya cek lagi supaya komprehensif dan tertata. Apapun langkah di awal tahun ini harus ditata dengan baik, terprogram dengan baik. Dalam kaitan perencanaan, pelaksanaan lelang dan lain yang harus tepat waktu dan sesuai prosedur,” ungkap mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini.

Seperti diketahui, hingga 19 Desember serapan anggaran Pemprov Banten baru mencapai 80,76 persen dari total APBD 2017 senilai Rp10,7 triliun. Dari 38, hanya 28 diantaranya yang serapan anggarannya sudah di atas 80 persen. Adapun OPD yang serapannya masih di bawah 80 persen terdiri atas dinas pendidikan dan kebudayaan (dindikbud) sebesar 79,51 persen dari pagu anggaran Rp1,47 triliun.

Kemudian RSU Malingping 77,65 persen dari pagu Rp157 miliar, inspektorat 76,17 persen dari pagu Rp45,1 miliar, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) 75,86 persen dari pagu Rp38,4 miliar. Selanjutnya, dinas komunikasi informatikan statistik dan persandian 74,47 persen dari pagu Rp46,5 miliar, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) 71,38 persen dari pagu Rp1,02 triliun.

Badan kepegawaian daerah (BKD) 70,67 persen dari pagu Rp25,8 miliar, sekretariat daerah (setda) 62,23 persen dari pagu Rp329 miliar, RSUD Banten 58,03 persen dari pagu Rp180 miliar dan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (DPRKP) 41,60 persen dari pagu Rp274 miliar.

Ditanya apakah mutasi dan rotasi pejabat akan dilakukan berbarengan dengan pelantikan tujuh pejabat hasil lelang jabatan, Wagub Andika menegaskan bahwa pelantikan dilakukan bertahap. "Pekan depan yang ini dulu (hasil lelang jabatan). Ya satu-satu lah. Pengennya sih cepet, biar bisa langsung bergerak, tapi liat saja nanti lah," ujar Andika.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian terhadap seluruh pejabat eselon di lingkungan Pemprov Banten. Namun WH membantah jika pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat akan dilakukan dalam waktu dekat.

Adapun pelantikan yang akan dilakukannya pekan ini adalah 7 pejabat hasil lelang jabatan. “Belum (ada rencana rotasi dan mutasi), eselon III dan IV mau assessment (penilaian) dulu,” ungkap mantan walikota Tangerang dua periode ini.

Adapun tujuh jabatan yang dilelang dan akan dilantik adalah kepala BKD, kepala biro administrasi rumah tangga pimpinan (ARTP), kepala biro pemerintahan, kepala biro infrastruktur dan SDA, kepala biro umum, kepala kesbangpol dan staf ahli gubernur bidang pembangunan. (dewa/rahmat)




Beri komentar


Security code
Refresh