Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


Sakit Dulu, BPJS Kemudian


SERANG
- Pemprov Banten terus melakukan upaya terkait keinginan melaksanakan program berobat gratis bagi warga miskin di Banten. Upaya terus dilakukan pasca didapatinya kepastian bahwa program tersebut tidak bisa direalisasikan karena berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Agar program itu dapat berjalan, jajaran Pemprov Banten melakukan konsultasi sekaligus melobi ke pemerintah pusat. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membenarkan bahwa pihaknya tengah menegosiasikan kemungkinan pemprov dapat melakukan pembayaran biaya berobat bagi warga miskin berbasis layanan pengobatan yang dipakai. "Ya kita konsultasi mencari jalan keluar. Saya dengan Pak Gubernur ingin program ini teralisasi, tapi harus mudah efektif dan efisien," katany, Selasa (6/2).

Dari hasil konsultasi sementara, diperoleh skema bahwa pemprov hanya akan mendaftarkan BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang sakit. Artinya, keikutsertaan BPJS Kesehatan dan membayar klaimnya baru akan dilakukan jika warga miskin ada yang sakit.

“Jadi kalau yang enggak sakit, kita enggak bayar. Beda dengan mekanisme BPJS yang normal yang mengharuskan semua peserta membayar premi sejak awal. Kita ingin bayarkan bagi warga yang sakit. Sebab, belum tentu semua masyarakat Banten pake. Belum tentu semua masyarakat Banten yang kita bayarkan (premi BPJS) sakit. Apakah tidak seyogyanya, kita membayar yang sakit saja. Jadi sisanya (anggaran) kan lumayan bisa kita alihkan kemana,” jelas Andika.

Dikatakan Andika, pilihan itu ditawarkan dengan tujuan agar terjadi efesiensi anggaran, dimana pemprov tidak perlu membayar premi bulanan semua warga miskin yang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Menurut Andika, meski anggaran untuk membayari premi seluruh warga miskin yang belum ter-cover BPJS itu tersedia, namun jika bisa dilakukan langkah-langkah efesiensi, maka hal tersebut lebih baik. “Kita sanggup bayar premi Rp 2 juta warga miskin kita yang belum ter-cover BPJS, tapi kan kalo bisa efesiensi kan anggarannya bisa digunakan untuk dialokasikan ke yang lain,” ujarnya.

Andika mengaku dirinya bersama Gubernur Wahidin Halim sedang mencari jalan keluarnya. "Bagaimana caranya kami punya niat baik tidak membentur peraturan dan kebijakan pemerintah pusat," katanya.
Andika menilai bahwa akan terjadi pemborosan anggaran jika seluruh alokasi untuk program berobat gratis yang disediakan Pemprov Banten pada tahun anggaran 2018 senilai Rp 35 miliar tersebut dimasukan ke BPJS Kesehatan untuk membayar premi asuransi warga miskin.

"Kami ingin skema seperti tadi (bayar BPJS bagi yang sakit), supaya tidak ada pemborosan (anggaran). Kalau pemerintah pusat kan inginnya kita bayarkan semua (masuk premi BPJS). Tapi kaitan ini kan (pakai) keuangan daerah.

Kalau kita kembali ke landasan hukum, dalam kaitan pengelola keuangan daerah, masa keuangan kita dikelola swasta. Kan gitu secara logikanya. Oke boleh, kita sukseskan program pemerintah pusat, tapi kita inginnya kita (bayar) klaim yang sakit, pakai BPJS. Kalau yang enggak sakit alokasinya kita tahan dulu," katanya.

Andika mengaku, sepekan ini pihaknya terus komunikasi dengan pemerintah daerah. "Kita terus ke kemendagri, kementerian kesehatan, dan seskab (sekretaris kabinet). Doakan saja mudah-mudahan keinginan kita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata bisa terwujud,” imbuhnya.

Andika menjelaskan bahwa peraturan gubernur (pergub) mengenai pengobatan gratis sendiri telah rampung dibuat. Kendati demikian pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti kementerian kesehatan dan kemendagri.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan rumah sakit lainnya. Selanjutnya, pembiayaan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin di Banten sudah berlaku efektif. Semua pembiayaan akan ditanggung Pemprov Banten. "Uangnya sudah siap, tinggal dilaksanakan," katanya.

Untuk diketahui, data BPJS wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung menyebutkan ada sekitar 2,3 juta warga Banten yang belum terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau lebih dikenal dengan sebutan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan. Dari 10.382.590 juta penduduk Banten, sudah 79 persen atau sekitar 8.152.582 yang terdaftar JKN KIS. (rahmat)

Beri komentar


Security code
Refresh