Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


ASN Dilarang Selfie Bareng Calon


SERANG
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk berswafoto atau berfoto bersama pasangan calon (paslon) kepala daerah. Sebab, hal itu dapat menganggu netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada. Jika melanggar, yang bersangkutan akan direkomendasikan ke Komite ASN untuk diberikan sanksi.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, aturan main ASN pada penyelanggaraan pilkada sudah jelas dan tertuang pada beberapa payung hukum. Salah satu yang diatur adalah pembatas komunikasi antara ASN dengan paslon yang tentunya harus menjadi perhatian khusus. “Pengawasan itu yang pertama ASN, kalau dia punya peraturan tersendiri, intinya dilarang terlibat politik,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (8/2).

Mantan komisioner KPU Banten itu menuturkan, selain undang-undang tentang pemilu, keterlibatan ASN juga diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Salah satu poin disebutkan jika ASN dilarang foto bersama dengan paslon kepala daerah.

“Sebelum penetapan calon kita enggak bisa pakai undang-undang tentang pemilu. Sekarang kami patokannya pada PP 53 tahun 2010. Dalam pasal 4 disebutkan, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala dan wakil kepala daerah. ASN tidak boleh mendeklarasikan diri sebagai calon atau wakil kepala daerah, menghadiri deklarasi pasangan calon, foto bersama dengan calon atau mengunggah foto paslon,” katanya.

Setiap ASN yang kedapatan melanggar ketentuan tersebut, kata dia, selanjutnya akan diproses dan direkomendasikan ke KASN untuk diberikan sanksi. Sedangkan untuk teknis pemberian sanksi lebih jelas baru akan teruang dalam peraturan Bawaslu tentang netralitas ASN yang saat ini masih disusun.

“Tapi secara konstruksi kita Bawaslu, Pilkada pada 15 Februari sudah tahapan kampanye, 12 Februari sudah penetapan paslon. Kalau ada (ASN melanggar ketentuan) yang masuk tahapan itu sudah bisa kami proses. Kalau di luar tahapan (kampanye), misalnya menghadiri deklarasi itu sebenarnya melanggar tapi tidak bisa di undang-undang pemilu, tapi bisa undang-undang nomor 5 tahun 2014 atau PP nomor 53 tahun 2010,” ungkapnya.

Selain aturan di atas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memberi aturan khusus kepada suami atau istri paslon yang berstatus ASN. Dalam surat edarannya nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017, mereka harus mengabil cuti selama tahapan kampanye.

“Istri atau suami paslon yang berstatus ASN harus cuti di luar tanggungan negara selama tahapan kampanye. Mereka juga tetap tidak boleh ikut kampanye. Mendampinginya di rumah saja karena memang status ASN-nya melekat.

Larangan semua itu diberikan karena kegiatannya dapat menganggu netralitas ASN,” paparnya.Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepada siapa pun untuk tidak segan melapor jika ada ASN di Banten yang terlibat dalam kegiatan politik. “Kalau ada laporkan saja,” tuturnya. (dewa)


Beri komentar


Security code
Refresh