Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


Pejabat PUPR Terima Rp 500 Juta dari PT TS


SERANG-
Pejabat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten Ahmad Gunawan didakwa menerima uang Rp 500 juta dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter di Kampung Sawah, Desa Labuan, Kabupaten Pandeglang tahun 2014 senilai Rp 18,232 miliar.

Hal itu, terungkap dalam sidang dakwaan Pejabat PUPR Provinsi Banten sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Ahmad Gunawan dan Direktur PT Tidar Sejahtera (TS) Takwin Ali Muchtar yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (13/2).

Dakwaan sendiri dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang AR Kartono dan JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Pantono. Dalam surat dakwaan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sumantono terungkap jika Ahmad Gunawan menerima uang Rp 500 juta dari Project Manager PT TS Wiarso Joko Pranolo setelah adanya permintaan dari Ahmad Gunawan.

"Wiarso Joko Pranolo ditelepon Ahmad Gunawan untuk bertemu. Dari pertemuan itu Ahmad Gunawan meminta uang Rp 500 juta dengan alasan untuk biaya pembebasan kios-kios yang ada di lokasi pembanguan selter," ujar JPU Kejari Serang AR Kartono dalam persidangan.

Atas permintaan itu Wiarso tak bisa langsung menyanggupinya. Namun pada Juli atau Agustus 2014, Wiarso menyanggupinya dan menyerahkan uang kepada Gunawan sebesar Rp 300 juta, di Bank bjb Cabang Serang. Pemberian kedua Rp 100 juta di area parkiran minimarket Simpang Boru, Kota Serang pada Oktober 2014, dan Rp 50 juta pada November 2014 di area parkir Carefour Jakarta Timur.

“Perbuatan Ahmad Gunawan selaku PPK merupakan perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal 6 huruf h yang menyebutkan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa tidak menerima, menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi, menerima hadiah, imbalan, komisi, dan berupa apasa dari atau kepada siapa pun yang diketahui berkaitan dengan pengadaan jasa,” kata Kartono.

Sementara itu dalam surat dakwaan Direktur PT TS Takwin Ali Muchtar terungkap jika perusahaan pemasok beton telah melakukan pengujian laboratorium terhadap beton yang dikirim. Akan tetapi, pengujian tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama dengan PT TS. “Selain itu tidak dilakukan pengujian beton terpasang padahal konsultan pengawas menyarankan untuk dilakukan pengujian mutu beton terpasang,” kata JPU Kejati Banten Pantono.

Menurut JPU, Wiarso dan Gunawan tidak melakukan pengujian beton tersebut karena sudah dilakukan pengujian secara laboratorium. Saat pengerjaan beton di lapangan, tidak dilakukan oleh tenaga ahli atau personel inti yang termuat dalam syarat khusus kontrak. Berdasarkan audit fisik dari ahli laboratorium rekayasa struktur Institut Tekonologi Bandung (ITB) diperoleh kesimpulan bahwa dinyatakan tidak sesuai dengan mutu beton yang tercantum dalam kontrak.

"Berdasarkan perhitungan ulang dari ahli Habibullah Rois yang ditugaskan oleh Universitas Langlang Buana, Bandung, juga mendapat hasil yang tidak jauh berbeda dengan ITB. Keduanya menyatakan bahwa mutu beton kurang dari 80 persen, beton yang disyaratkan yaitu K-350 dan terdapat 4 buah sample beton dengan kekuatan di bawah 75 persen," ujarnya.

Hasil audit fisik tersebut proyek dinyatakan tidak kuat secara konstruksi dan diprediksi bangunan mempunyai potensi akan roboh. Akibat pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi terdapat kerugian keuangan negara Rp 16 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan hasil audit dari BPK RI.

JPU Pantoni mengungkapkan, perbuatan Takwin dan Gunawan dinilai telah melanggar dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsider pasal 3 jo pasal 18 undang-undang yang sama.

Menanggapi dakwaan itu, Takwin maupun Gunawan tidak menyatakan keberatan atas dakwan JPU, dan sidang akan kembali digelar pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Baik Takwin maupun Gunawan pun tak dapat dikonfirmasi. Usai sidang, keduanya langsung pergi meninggalkan ruangan sidang. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh