Crime News

88 Kilogram Ganja Diamankan

News image

SERANG - Satuan Narkoba Polres Serang mengamankan sebanyak 88 kilogram ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 19 Juli 2014 | Klik: 190 | Komentar

Baca

Mencuri, Pemuda Ditangkap Polisi

News image

CILEGON - Muhammad Defri Firdaus (19), warga Lingkungan Ciberko, Kelurahan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 17 Juli 2014 | Klik: 154 | Komentar

Baca

Pencuri Spesialis Rumsong Ditangkap

News image

*Uang Rp 37 Juta dan Emas 50 Gram DiamankanPANIMBANG – ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 12 Juli 2014 | Klik: 206 | Komentar

Baca


KPU Coret 2.000 DPT Ganda

CILEGON – Sejumlah pengurus partai politik (parpol) di Kota Cilegon memprotes keras terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Protes tersebut disampaikan sejumlah pimpinan parpol dalam sosialisasi yang dilakukan KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cilegon di aula KPU Kota Cilegon, Kamis (26/9). Ketua DPD Partai NasDem Cilegon Erick Rebiin menilai Peraturan KPU Nomor 15/2013 sudah terlambat, sehingga membuat langkah para kontenstan pemilu menjadi gamang. Masih banyak kelemahan dalam peraturan tersebut, termasuk juga masih banyak celah dan potensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh para calon anggota legislatif (caleg). Para pengurus partai juga memprotes adanya kebijakan yang berbeda dalam hal atribut kampanye antara kampanye parpol dengan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. "Peraturan itu sudah terlambat. Semua punya hak politik yang sama, tetapi mengapa harus dibedakan sistem kampanye parpol dengan calon DPD?," kata Erik.

Erik juga menilai, peraturan tersebut kontraproduktif dengan semangat KPU yang ingin meminimalisir angka golput pada Pemilu 2014 mendatang. "Jika pembatasan pemasangan alat peraga kampanye tetap dilakukan, maka KPU sendiri yang mengkebiri proses demokrasi. Disatu sisi ingin sukses menyelenggarakan pemilu, tetapi disisi lain mengekang pemasangan alat peraga kampanye," kecam Erick.

Terkait rencana penurunan seluruh atribut caleg dan parpol yang sudah terpasang oleh KPU dan Panwaslu, Erick mengingatkan agar KPU dan Panwaslu bisa memperhatian sisi emosional para pendukung parpol dan menerapkan aturan tersebut secara bijak. "Saya berharap perlu adanya toleransi dalam menerapkan peraturan itu dilapangan. Karena, KPU dan Panwas langsung melakukan penertiban atribut dilapangan, saya khawatir akan ada gesekan yang terjadi antara petugas dengan pendukung kami dilapangan," tegasnya.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Cilegon Achmad Hujaeni mengungkapkan, media spanduk, baligho dan lainnya merupakan alat sosialisasi para caleg agar diketahui oleh masyarakat. Dengan banyaknya pemasangan alat peraga kampanye hingga ke pelosok kampung, diharapkan dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014. "Harusnya peraturan yang dikeluarkan KPU dikaji terlebih dahulu secara matang," ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Panwaslu Kota Cilegon Achmad Achrom mengaku akan bertindak proporsional dan adil dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang. "Kami tidak akan langsung membredel atribut begitu saja, yang pasti akan ada surat dari kita terlebih dulu sebelum melakukan penertiban. Setelah didientifikasi dilapangan ada pelanggaran, barulah akan ada tindakan," jelasnya. 

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cilegon Fatullah Hasyim mengatakan, sosialisasi pemasangan alat peraga kampanye penting dilakukan agar pada saatnya nanti tidak terjadi salah paham antara KPU dengan partai politik dan para calon legislatif, sebagaimana dimanahkan PKPU Nomor 15 Tahun 2013. Pada 17 ayat 1 pada point B angka 3 dan 4 disebutkan, setiap parpol hanya diperbolehkan memasang satu baliho di setiap kelurahan yang berisi pengurus partai yang bukan caleg bisa berupa penyampaian visi, misi maupun program kerja partai.

Terkait protes dari para pengurus parpol, Fatullah mengaku pihaknya tidak bisa berbuat apapun yang bisa mempengaruhi penerapan peraturan tersebut. "Karena bukan kewenangan kami dalam membuat peraturan. Tugas kami hanya melakukan sosialisasi kepada Pemerintah dan Parpol. Dan kami mengajak seluruh parpol untuk memperhatikan keramahan dan estetika lingkungan dalam memasang atribut kampanye," ajaknya.

Selain tentang pembatasan atribut kampanye, KPU juga menjelaskan masih adanya ribuan pemilih ganda pada DPT yang telah ditetapkan pertengahan September lalu. KPU menegaskan agar mencoret sebanyak 2.000 nama warga Kota Cilegon yang terindikasi sebagai pemilih ganda.  Fatullah mengaku, pencoretan ribuan nama pemilih tersebut mengacu pada Surat Edaran KPU Pusat Nomor: 64/2013. "Masih ada ribuan daftar nama pemilih ganda, dan akan segera kita hapus dari DPT. KPU akan segera berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)," imbuh Fatullah.

Fatullah menjelaskan, dengan adanya pencoretan itu maka jumlah DPT akan kembali berkurang, yakni dari jumlah 270.251 jiwa pada DPT yang ditetapkan pada Jumat 13 september 2013 lalu, akan menjadi 268.251 DPT. "Dengan adanya pencoretan ribuan DPT ganda tersebut, Komisioner KPU Cilegon akan segera melayangkan surat pemberitahuan ke seluruh pimpinan partai politik peserta Pemilu 2014," katanya. (ichan)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir