Crime News

Demi Dapat Motor, Tega Menusuk Teman

News image

CIKANDE - Entah apa yang dipikirkan W (16) dan AH ...

Hukum & Kriminal | Senin, 27 Februari 2017 | Klik: 22 | Komentar

Baca

Pilu! Anak Bunuh Ibu Kandung

News image

Tangsel - Sadis! seorang remaja berinisial D (18), tega membacok ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 17 Februari 2017 | Klik: 251 | Komentar

Baca

Dua Terdakwa Pembunuh Eno Divonis Mati

News image

TANGERANG - Dua terdakwa kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menggunakan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 9 Februari 2017 | Klik: 135 | Komentar

Baca


Pengurusan Pajak Kendaraan Meningkat


CILEGON
- Pemohon pengurusan pajak dan pembaharuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Samsat Kota Cilegon yang berada di Lingkungan Tegal Wangi, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol meningkat. Hal itu terjadi, menyusul berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 60/2016 Tentang Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan (PNBP) yang menyebutkan adanya kenaikan tarif pengurusan pajak kendaraan.

Kepala Unit (Kanit) Regiden Samsat Kota Cilegon Ipda Widya Gana membenarkan jika pengurusan pajak dan pembaharuan STNK masih mengalami peningkatan di Samsat Cilegon. Peningkatan itu terjadi sejak akan diberlakukannya PP RI nomor 60 tahun 2016 pada 6 Januari 2017. "Sekarang juga masih cukup ramai. Tapi tiga hari sebelum PP terbaru berlaku, jumlah pengurusan pajak cukup meningkat tajam, bahkan sampai tiga kali lipat dari hari biasanya," katannya kepada Banten Raya, kemarin.

Menurut Widya, dari sebagian besar masyarakat yang mendatangi kantor Samsat Cilegon, kebanyakan masyarakat melakukan pembayaran pajak dan melakukan pengurusan balik nama kendaraan. "Yang paling ramai bayar pajak, dan balik nama kendaraan. Jumlah pastinya saya belum cek ke bagian tata usaha," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas (Lantas) Polres Cilegon AKP Fikri Ardiansyah menjelaskan, banyak warga Cilegon yang salah paham dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2016 tentang PNBP, sehingga banyak yang melakukan pengurusan pajak dan maupun STNK. "Sebenarnya pajak tidak naik, akan tetapi pengurusan atau administrasinya saja yang mengalami kenaikan," jelasnya.

Fikri menerangkan, kenaikan tarif PNBP di lingkungan Polri disahkan per 6 Januari 2017 lalu nantinya digunakan untuk meningkatkan sarana-prasarana pelayanan, seperti di Samsat berupa STNK online dan SIM online, untuk mempermudah masyarakat yang akan diterapkan secara bertahap. "Kenaikan ini antara lain untuk meningkatkan pelayanan dan pengadaan bahan material yang lebih berkualitas," terangnya.

Untuk itu, Fikri menegaskan, dengan adanya kenaikan ini, Polri juga berjanji akan meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang berbasis online. "Jadi, kenaikan ini bukan hanya untuk kepentingan penghasilan negara tapi juga untuk perbaikan pelayanan kualitas mutu dari SIM, STNK dan BPKB," tegasnya.

Diketahui, pemerintah berencana memberlakukan PP Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia. PP antara lain mengatur besarnya tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ijin Mengemudi hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian akan mulai berlaku Jumat 6 Januari. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir