Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 112 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 142 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 142 | Komentar

Baca


Raperda Orang Asing Terbengkalai


CILEGON
- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keberadaan Orang Asing yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda Keberadaan Orang Asing sampai saat ini belum diperipurnakan. Padahal, Raperda tersebut sudah dibahas sejak April 2016.

Ketua Badan Pembentukkan Peraturan Daerah Kota (Bapperdakot) DPRD Kota Cilegon, Baihaki Sulaiman mengatakan, Raperda Keberadaan Orang Asing merupakan Raperda inisiatif DPRD Kota Cilegon. Sampai saat ini, Raperda tersebut belum diparipurnakan meski sudah dibahas sejak tahun 2016. Pembahasan Raperda idealnya cukup membutuhkan waktu selama tiga bulan. "Biasanya Raperda dibahas tiga bulan. Jika tiga bulan belum selesai ada perpanjangan tiga bulan kedua," kata Baihaki kepada Banten Raya, Minggu (9/4).

Dijelaskan Baihaki, Raperda tersebut saat ini sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD Kota Cilegon, karena tim Pansus menganggap Raperda tersebut sudah selesai dibahas oleh tim Pansus. Ketika Rapaerda tersebut belum diparipurnakan, itu menjadi ranahnya pimpinan DPRD Kota Cilegon.

"Mungkin sedang di sinkronkan dengan eksekutif, karena ini Raperda inisiatif, jadi harus mendapat persetujuan eksektif atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mana yang menjalankan perda tersebut. Beda halnya kalau Raperda usulan eksekutif, kita (DPRD Kota Cilegon –red) yang menyutujui," jelasnya.

Bapperdakot bersama pimpinan DPRD Kota Cilegon, sambungnya, akan segera membahas Raperda tersebut untuk dilanjutkan atau tidak. Mengingat, waktu pembahasan Raperda Keberadaan Orang Asing sudah cukup lama. "Kita lihat dulu Raperdanya, kemarin waktu pembahasan masalahnya karena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat," ungkapnya.

Ditambahkan Baihaki, saat ini Bapperdakot akan memelajari isi Raperda tersebut. "Nanti setelah itu baru kita putuskan bisa dilanjut atau tidak, kalau memerlukan perbaikan itu di sisi mananya nanti kita bahas. Selain itu, kita juga bahas Raperda ini bisa masuk Prolegda (Program Legislatif Daerah) tahun depan atau tidak," tambahnya.

Ketua Pansus Raperda Keberadaan Orang Asing pada DPRD Kota Cilegon, Babay Suhemi mengatakan, Raperda tentang Keberadaan Orang Asing tersebut sudah selesai dibahas oleh tim Pansus. Saat ini, Raperda tentang Keberadaan Orang Asing sudah diserahkan kepada pihak eksekutif untuk disemprunakan. "Itu sudah kami serahkan ke pimpinan ada tiga bulan yang lalu. Saat ini, tinggal di eksekutif untuk penyempurnaan karena ini Raperda inisiatif. Ini bukan masalah lama atau tidaknya karena ini kan sebuah proses," katanya.

Babay menjelaskan, adapun catatan-catatan yang didapat dari hasil kunjungan kerja dan konsultasi sudah diperbaiki. Kunjungan kerja sudah dilakukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. "Kita pokoknya sudah beres," jelasnya.

Kepala Bagian (Kabag) Perundang-Undangan DPRD Kota Cilegon, Hidayat Ma'muri mengatakan, pembahasan Raperda sudah selesai di oleh pansus. Ketika Raperda belum diparipurnakan, karena saat ini sedang mendapat penyempurnaan di Bagian Hukum Pemkot CIlegon. "Sekarang sudah di eksekutif, karena ini Raperda inisiatif," katanya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir