Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 488 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 606 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 485 | Komentar

Baca


Dewan Menolak, MUI Mendukung


CILEGON -
Kebijakan Full Day School yang rencananya akan diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) menuai pro-kontra. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon secara tegas menolak, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon tetap setuju dengan kebijakan tersebut.

Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usama Umar mengatakan, Kota Cilegon dianggap adalah kota yang religious. Bahkan, keberadaan madrasah lebih dulu ada dibandingkan dengan sekolah formal. Sehingga, dirinya menolak jika kebijakan full day school diterapkan di Kota Cilegon. "Zaman dulu saya itu lulus madrasah dulu, baru lulus sekolah. Madrasah lebih dulu ada disbanding sekolah," kata Fakih kepada Banten Raya, Minggu (18/6).

Dijelaskan Fakih, jika kebijakan full day school diterapkan di Kota Cilegon, tentu kegiatan madrasah pada sore hari akan terganggu, bahkan bisa mati. Padahal, di sekolah madrasah sendiri merupakan cikal bakal pendidikan karakter seseorang. "Dasar-dasar agama kan di madrasah, harus koordinasi Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Pendidikan agama di sekolah hanya berapa jam saja kan masih kurang," jelasnya.

Menurut Fakih, dirinya tidak keberatan dengan kebijakan tersebut, namun khusus di Kota Cilegon dan Provinsi Banten menurutnya tidak tepat penerapan kebijakan tersebut. Bahkan, 93 kota di Indonesia melalui Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia secara tegas menolak dan meminta kebijakan tersebut untuk dikaji ulang. "Kami sudah melakukan pertemuan di Asosiasi Dewan tingkat kota se-Indonesia di Jakarta ada 93 kota, semuanya menolak. Rencananya pasca Lebaran akan bertemu lagi di Surabaya untuk menyurati Menteri Pendidikan untuk mengaji kebijakan itu full day school," tuturnya.

Urusan sekolah agama, tambah Fakih, dianggap sangat penting bagi karakter generasi muda. Kebijakan tersebut, cukup menuai polemic karena kebijakan full day school berpotensi mengganggu sekolah madrasah. Kebijakan tersebut, diakuinya juga belum disosialisasikan kepada aparatiur pemerintahan di bawah. "Sehharusnya kementerian menyampaikan dulu ke Dinas Pendidikan di Provinsi, terus sampaikan juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Juga harus mengakomodir sekolah agama kalau mau," tambahnya.

Ditegaskan Fakih, sekolah madrasah harus terus dilestarikan. Pasalnya, di dalam sekolah madrasah ada Pembina, pendidik, dan siswa. "Saya sangat mengapresiasi guru madrasah, karena mereka itu mendidik dulu kadang bayarannya tidak pasti, dan itu sangat membantu dunia pendidikan kita," tegasnya.

Sementara pernyataan berbeda disampaikan Ketua MUI Kota Cilegon Muhammad Sayuthi Ali. Pihaknya mendukung kebijakan full day school yang dicanangkan pemerintah pusat. Selama di dalam kurikulum full day school masih ada pelajaran agama, dirinya tidak menolak. "Kalau tidak mau full day school ya pindah sekolah. Apa gunanya madrasah kalau di sekolah ada pelajaran agama," katanya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh