Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 247 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 270 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 701 | Komentar

Baca


Tim Survei RTH Nyaris Diamuk Massa


CILEGON - Puluhan warga Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol menghadang tim survei Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kamis (3/8). Rombongan tersebut hampir diamuk massa. Bahkan, mobil dinas mereka nyaris dibakar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Raya, pada pukul 10.40 WIB hingga 11.10 WIB tim survei gabungan itu melakukan rapat bersama di ruang rapat Walikota Cilegon. Dalam rapat itu, dilakukan persiapan survei pengukuran tanah PT KAI di Lingkungan Cikuasa.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi. Usai melaksanakan rapat, tim survei melakukan peninjauan ke lokasi tempat lahan terbuka hijau di Lingkungan Cikuasa atau eks lokasi penggusuran. Setibanya dilokasi, belum sempat turun dari mobil, tim survei dihadang sekitar 50 warga Cikuasa. Selain terjadi cekcok mulut antara tim survei dan warga, kendaraan dinas sempat dipukul-pukul warga.

Bahkan, salah satu warga Cikuasa terlihat membawa tabung gas kecil dan botol air mineral yang diisi dengan Bahan Bakan Minyak (BBM) berupa bensin. Diduga, warga tersebut berencana membakar mobil dinas rombongan tim survei tersebut. Beruntung, aksi yang mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian itu dapat diredam setelah polisi membujuk tim survei untuk mengurungkan niatnya meninjau lokasi RTH tersebut. Suasana kembali kondusif setelah tim survei meninggalkan lokasi.

Kuasa hukum warga gusuran Lingkungan Cikuasa oleh Pemkot  Cilegon, Silvi S Haiz memaklumi kekesalan warga terhadap Pemkot Cilegon tersebut. Sebab, selama ini warga Cikuasa merasa didzolimi oleh pemerintahnya sendiri. "Dari semua ini terjadi karena pemerintah sewenang-wenang karena pemerintah sudah melakukan perbuatan melawan hukum.

Surat nomor 06,08 dan 09 tahun 2016, itu sebagai bukti kuat kita kalau pemkot sudah melakukan pelanggaran hukum, membongkar bangunan milik warga, niatnya ada, kejadiannya ada, buktinya ada, saya rasa ini sudah cukup," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Menurut Silvi, dalam kondisi itu Pemkot Cilegon seharusnya tidak menutup diri dan memberikan ketenangan kepada warga Cikuasa yang menjadi korban penggusuran. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang telah memenangkan gugatan warga Cikuasa Pantai dan Kramat Raya terkait dengan penggusuran yang dilakukan Pemkot Cilegon.

"Proses hukum pengadilan, tata negara sampai ke kementerian sudah dilakukan. Seharusnya mereka tidak lagi menutup nuraninya, apalagi ini sudah menjadi pantauan nasional. Mereka ini sudah sengsara selama 1 tahun dan seharusnya mendapatkan haknya sebagai warga negara," tuturnya.

Silvi mengungkapkan, Pemkot Cilegon sudah melakukan pelanggaran hukum. Sebab, pada saat pembongkaran yang dilakukan pada 2016 lalu, Pemkot Cilegon tak memiliki hak apapun terhadap lahan yang ditempat warga Cikuasa. "Hubungan hukumnya pemkot ini apa dengan warga, yang menduduki tanah di PT KAI.

Kalau orang yang mau mengesekusi, harus memiliki hubungan hukum. Yang seharusnya melakukan eksekusi adalah pemilik tanah dalam hal ini PT KAI. Sekarang mau dipakai RTH mereka melibat-libatkan PT KAI untuk survei," ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi menegaskan, meski mendapatkan penolakan dari warga Cikuasa terkait rencana pembuatan RTH disana. Pemkot Cilegon bersama PT KAI akan tetap akan melaksanakan pembangunan RTH dilokasi tersebut. "Ini tidak akan menghalagi eksekusinya. Tanah itu kan aset PT KAI, jadi bagaimanapun itu kita serahkan kepada KAI. Ini adalah negeri hukum," katanya. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh