Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 492 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 610 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 486 | Komentar

Baca


Warga Cikuasa Minta Suntik Mati



CILEGON - Tak kuat menahan cobaan karena terus terusik oleh kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang dinilai menyengsarakan, ratusan warga Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol memilih disuntik mati jika harus mendapatkan tekanan dari pemerintah.

Warga Cikuasa, Rouf Suryadi mengatakan, beberapa waktu lalu, Pemkot Cilegon bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan kembali melakukan pembongkaran tahap dua di Lingkungan Cikuasa. Karena kondisi itu banyak warga yang ketakutan.

"Disini akan ada penggusuran tahap dua, seperti yang dikatakan Asda (Asisten Daerah) 1 pak Taufiqurrohman. Apabila ada penggusuran lagi, ini berarti pemkot Cilegon ingin menyengsarakan warga Cikuasa," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Menurut Rouf, selain ketakutan dibongkar, selama 1 tahun ini warga Cikuasa dimarjinalkan oleh pemerintah. Bahkan ratusan warga Cikuasa ini sudah tidak dianggap menjadi warga Cilegon. "Usaha dimatikan dan kita disengsarakan. Untuk itu warga banyak yang memilik lebih baik suntik mati. Kemanusiaan pemerintah tidak ada, sudah 1 tahun.

Jangankan bantuan ditengok saja tidak. Kita juga tidak diakui padahal punya ktp (Kartu Tanda Penduduk-red) dan KK (Kartu Keluarga-red). Tapi kita dibilang masyakat ilegal dan ngurus apapun susah," tuturnya.

Rouf mengungkapkan, dari 417 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban gusuran pada tahun 2016 lalu, hanya tinggal 241 KK yang masih bertahan, sambil menunggu ada itikad baik dari Pemkot Cilegon untuk mengganti rugi bangunan yang sudah dibongkar.

"Yang masih bertahan 241 dari 417 KK, sebetulnya lebih. Mereka bertahan karena tidak mampu mengontrak. Disini mereka buat gubug dan berjualan agar bisa bertahan hidup, serta mampu mebiaya sekolah anak-anaknya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rouf mengakui jika warga Cikuasa tidak memiliki hak atas tanah yang ditinggali warga itu. Namun dalam kasus pembongkaran itu, Pemkot Cilegon tak memiliki wewenang apapun. Sebab tanah itu milik PT KAI. "Kita menyadari ini tanah PT KAI. Tapi kenapa pemerintah Kota Cilegon yang membongkar, padahal yang berhak melakukan pembongkaran itu pemilik tanah atau PT KAI," tandasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum warga gusuran, Lingkungan Cikuasa oleh Pemerintah Kota Cilegon, Silvi S Haiz memaklumi kekesalan warga terhadap Pemkot Cilegon tersebut. Sebab selama ini warga Cikuasa merasa didzolimi oleh pemerintahnya sendiri. "Dari semua ini terjadi karena pemerintah sewenang-wenang karena pemerintah sudah melakukan perbuatan melawan hukum.

Surat nomor 06,08 dan 09 tahun 2016, itu sebagai bukti kuat kita kalau pemkot sudah melakukan pelanggaran hukum, membongkar bangunan milik warga, niatnya ada, kejadiannya ada, buktinya ada, saya rasa ini sudah cukup," katanya.

Menurut Silvi, dalam kondisi ini Pemkot Cilegon seharusnya tidak menutup diri dan memberikan ketenangan kepada warga Cikuasa yang menjadi korban penggusuran. Bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang telah memenangkan gugatan warga Cikuasa Pantai dan Kramat Raya terkait dengan penggusuran yang dilakukan Pemkot.

"Proses hukum pengadilan, tata negara sampai ke kementerian sudah dilakukan. Seharusnya mereka tidak lagi menutup nuraninya, apalagi ini sudah menjadi pantauan nasional. Mereka ini sudah sengsara selama 1 tahun dan seharusnya mendapatkan haknya sebagai warga negara," ujarnya. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh