Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 109 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 156 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 613 | Komentar

Baca


Presiden harus orang Indonesia Asli


CILEGON - Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) MS Kaban menilai, hubungan pemerintah dan ummat Islam di Indonesia sedang tidak harmonis.

Hal itu diungkapkan saat Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Majelis Wilayah Kahmi Banten di Hotel Grand Mangku Putra (GMP) Cilegon, Rabu (6/9). "Memang ada beberapa hal yang jadi catatan dan kita tidak boleh bergeming. Dimana, ada situasai nasional yang kurang harmonis, hubungan pemerintah, serta kabinet kerjanya dan umat Islam seperti ada komunikasi yang salah tempat atau telah terjadi gesekan," kata MS Kaban yang juga mantan Menteri Kehutanan Indonesia pada tahun 2004-2009 saat pembukaan Muswil Kahmi Banten, kemarin.

Menurut MS Kaban, seharusnya Presiden Joko Widodo dan kabinetnya dapat menyelesaikan faktor penyebab terjadinya gesekan di masyarakat, bukan hanya mengimbau masyarakat untuk menghentikan gesekan. "Itu yang harus kita cari jawabannya. Secara historis umat Islam tidak bisa diabaikan, ditiadakan atau tak diberi ruang. Tapi faktanya saat ini cukup terasa," tuturnya.

Selain menyinggung persoalan pemerintah dengan umamt Islam, MS Kaban juga mengusulkan Pasal 6 ayat (1) dari UUD 1945 yang dihilangkan oleh mantan Ketua MPR RI Amien Rais untuk dikembalikan. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat bagi seorang Presiden Republik Indonesia. "Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 ayat 1 ini implikasinya cukup kuat.

Kata orang Indonesia asli harus kembali dimasukkan dalam pasal tersebut, persis seperti sebelum diamandemen," ungkapnya. Lebih lanjut, MS Kaban mendukung agar DPR RI yang tengah membahas Pasal 6 UUD 45 untuk diamandemen kembali. Sebab, jika tidak diamandemen maka terbuka peluang bagi warga negara Indonesia keturunan dan keturunan bangsa lainnya di dunia untuk menjadi Presiden RI.

Padahal, Pasal 6 UUD 1945 adalah sangat sakral bagi Indonesia. "Dahulu orang Indonesia asli dan beragama Islam, tapi kemudian agama Islam dihapus. Sekarang sedang ada kajian dan pembahasan agar amandemen itu kembali dimasukan. Sebab, dalam membangun sebuah negara, penduduk asli tidak boleh ditiadakan. Bahkan di seluruh dunia berlaku bahwa yang menguasai suatu negara adalah pribumi," tandasnya.

Untuk menyukseskan hal itu, MS Kaban meminta Kahmi Banten maupun wilayah lainnya untuk tetap bersatu dan selalu menjaga kebersamaan. Meski banyak anggota KAHMI yang berbeda partai politik. "Silahkan berbeda partai, tapi kita harus tetap satu yaitu Kahmi. Dan kalau bisa saling menopang," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) KAHMI Banten, Tb Iman Ariyadi mengatakan, KAHMI sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan komitmen kebangsaan dan keumatan, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Mendorong beberapa hal penting salah satunya soal keuamatan, dimana peran Kahmi ini sangat penting di Banten.

Oleh karena itu keberadaan Majlis wilayah Kahmi bisa memberikan kontribusi pemikiran yang kuat terhadap posisi Provinsi Banten agar sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat," katanya. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh