Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 109 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 156 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 613 | Komentar

Baca


Retribusi Parkir Jalan Protokol Ilegal




CILEGON - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Cilegon untuk menghentikan penarikan retribusi parkir di Jalan Protokol Kota Cilegon. Hal itu dilakukan, karena retribusi tersebut diduga ilegal, lantaran tidak memiliki payung hukum yang kuat. Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatullah mengatakan, jalan protokol merupakan jalan nasional yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Untuk itu, Pemkot Cilegon tidak berhak untuk menarik pajak dan retribusi tepi jalan atau parkir. "Pajak dan retribusi tepi jalan harus disampaikan kepada publik bahwa Pemkot tidak berhak menerima retribusinya, karena jalan protokol dikelola Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten, bukan oleh Kota Cilegon," katanya kepada Banten Raya, kemarin.
Menurut Rahmatullah, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan, bahwa jalan-jalan berstatus milik nasional dan provinsi harus bebas parkir. Selain itu, keberadaan parkir di jalan protokol dapat membahayakan pengguna jalan.

"Kalau memang mau ada retribusi, Dishub (Dinas Perhubungan) seharusnya menyediakan fasilitas penunjang dan jasa tempat parkir. Bukan hanya pungutannya saja," tuturnya.Lebih lanjut, Rahmatullah menjelaskan, penyediaan fasilitas parkir kendaraan sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Dibidang Perpakiran.

Jika fasilitas itu belum ada, maka Dishub Kota Cilegon dilarang menarik retribusi. "Harus ada penghentian pemungutan oleh petugas Dishub mulai saat ini, karena itu ilegal dan tak ada payung hukumnya. Tapi kalau pungutan bagi petugas parkir silahkan saja, asal jangan petugas Dishub," jelasnya.

Rahmatullah mengungkapkan, kedepannya Dishub Kota Cilegon harus terbuka dalam persoalan penarikan retribusi tersebut, terutama kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bagaimanapun parkir juga dapat berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pajak parkirnya harus dihitung secara terbuka dari pengelola parkir terhadap BPKAD," ungkapnya. Sementara itu, Salah satu tukang parkir di area Pondok Indah Cilegon (PCI), Kecamatan Cibeber yang enggan disebutkan namanya mengaku, setiap bulannya harus menyetor ke Dishub Kota Cilegon sekitar Rp 300 ribu.

Dirinya mengklaim, setoran itu sesuai dengan Perda Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Bidang Perparkiran. "Kalau saya resmi setor retribusi Rp 300 ribu setiap bulannya. Tapi memang, sistem pembayarannya berbeda-beda, ada yang langsung menyetor ke Dishub ada juga yang langsung dor to dor," akunya.

Ditegaskannya, setoran Rp 300 ribu setiap bulannya tidaklah terlalu memberatkan. Sebab, untuk setiap harinya dia bisa menerima kurang lebih dari Rp 200 ribu dari para pemilik kendaraan yang parkir ditempatnya. "Sebenarnya nggak terlalu berat sih.

Memang selain membayar ke Dishub, ada juga setoran bulanan ke organisasi kepemudaan disini. Tapi masih ketutup," tegasnya.Terkait persoalan tersebut, Kepala Dishub Kota Cilegon Andi Afandi maupun Kabid Perhubungan Darat pada Dishub Kota Cilegon, Uteng Dedi tidak dapat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh