Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 495 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 611 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 488 | Komentar

Baca


Go-Jek Tidak Punya Aturan Jelas


CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon menilai Go-Jek tak memiliki aturan yang jelas. Sebab Go-Jek tidak masuk kedalam kategori kendaraan untuk angkutan penumpang umum, sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ).

Asisten Daerah (Asda) II Pemkot Kota Cilegon, Beatry Noviana mengatakan Go-Jek itu bukan jenis angkutan umum. Sebab Go-Jek tidak ada dalam Undang-undang Lalulintas yang menyebutkan bahwa roda dua adalah kategori angkutan masa.

"Undang-undang lalulintas maupun peraturan pemerintah menyatakan angkutan jalan Go-Jek tidak termasuk kategori angkutan umum. Yang termasuk angkutan umum adalah kendaraan roda tiga, roda empat, dan delapan," katanya kepada Banten Raya, usai melakukan rapat koordinasi antara Pemkot Cilegon dengan PT Go-Jek Indonesia di Ruang Rapat Asda II Pemkot Cilegon, kemarin.

Menurut Beatry, Go-Jek bukan perusahaan transportasi umum. Sebab Go-Jek hingga saat ini hanya memiliki izin aplikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu, PT Go-Jek harus responsif mendorong Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan tersebut.

"Mereka izin punya tapi hanya izin aplikasi dari Kementerian Kominfo. Tapi izin untuk mengangkut manusia,orang, itu mana?, karena roda dua itu tidak masuk dalam kategori angkutan umum. Menurut informasi pihak Go-Jek itu akan dibahas dan dikaji oleh Kementerian dan kami menyarankan PT Go-Jek untuk responsif dalam persoalan itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Beatry mengungkapkan selain persoalan izin angkutan umum, Pemkot Cilegon menilai, keberadaan Go-Jek di Cilegon banyak menimbulkan masalah dengan moda transportasi lain.
"Kehadiran gojek ini secara otomatis menimbulkan konflik.

Untuk menghindari konflik itu, kita undang pihak gojek untuk menjelaskan apa itu gojek. Karena tidak semuanya paham. Seharusnya, sebelum masuk ke Cilegon, mereka seharusnya izin dulu ke Cilegon. Setelah ada gesekan, mereka baru memfasilitasinya," ungkapnya.

Untuk itu, Beatry menekankan PT Go-Jek Indonesia untuk mendorang Kemenhub mengeluarkan aturan tersebut. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa membantu PT Go-Jek apabila terjadi konflik di masyarakat.

Kita juga menekankan gojek untuk mendorong kementerian perhubungan untuk menjamin kepastian hukumnya. Kenapa kita bicara kepastian hukum, jika terjadi sesuatu kita punya dasar hukumnya," tegasnya.

Bagi Beatry, keberadaan Go-Jek di Kota Cilegon cukuplah positif, karena akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Namun adanya Go-Jek ini harus diseimbangi dengan aturan dan izin yang jelas dari pemerintah.

"Misi visinya bagus untuk mengurangi angka pengangguran dan ujung-unjungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya, masalah gojek ini banyak masyarakat yang tidak memahami," ungkapnya.
Sementara itu, Goverment Relation and Public Affair Associate PT Go-Jek Indonesia, Karissa Aprippina mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait hasil pertemuan tersebut.

Rencananya, PT Go-Jek akan kembali melakukan pertemuan dengan pemerintah. "Saya tidak mau melangkahi pihak pemerintah Kota Cilegon dan nanti kita akan melakukan pertemuan kembali," katanya. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh