Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 369 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 470 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 375 | Komentar

Baca


Kejari Kaji Hasil DPWKel Tahap I


CILEGON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon sebagai tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengkaji hasil monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pembanguanan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) Tahap I.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Seksi Intel Kejri Cilegon RD Timur Ibnu R mengatakan, kajian DPWKel tahap I meliputi hasil perhitungan yang langsung dilakukan terhadap hasil pekerjaan dan akan dicocokan dengan proposal pengajuan DPWkel dari Kelompok Masyarakat (Pokmas). Untuk selanjutnya disesuaikan dengan Petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk teknis (Juknis).

"Semua Kelurahan sudah dilakukan Monev, Ini kelurahan terakhir (Ramanuju - red). Hasilnya masih akan dikaji untuk memastikan. Belum lagi kami juga akan memastikan pekerjaan baik spek dan ukuran sesuai atau tidak dengan juklak dan juknis,” katanya kepada Banten Raya, Rabu (13/9).

Ibnu menjelaskan, dari hasil Monev DPWKel Tahap I, Kejari memastikan seluruh pembangunan DPWKel telah dilaksanakan oleh Pokmas. Ini sudah dibuktikan dengan pengecekan fisik pembangunan diseluruh titik Pembangunan DPWKel. “Kami langsung pantau dilapangan. Hasilnya tidak ada pembangunan fiktif. Seluruh hasil fisiknya ada,” jelasnya.

Ibnu mengungkapkan, dari hasil kajian nanti, jika masih terdapat kekurangan dalam pengerjaan, Kejari akan memberikan teguran kepada Pokmas untuk melakukan pembetulan. Namun jika terdapat gagal konstruksi dan indikasi korupsi, Kejari akan melakukan pemanggilan dan penindakan tindak pidana korupsi.

“Hasil perhitungan dengan surat pertanggung jawaban dari Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kota Cilegon. Jika ada kekurangan kami akan tegur untuk membenahi. Namun jika terdapat indikasi korupsi dan gagal konstruksi tentunya akan kami proses,” jelasnya.

Ibnu menyampaikan, jika terdapat penambahan volume terhadap hasil pembangunan DPWKel dari Swadaya masyarakat, Kejari tidak mempermasahkan selama ada berita acara dan diizinkan oleh pemrintah kelurahan dan kecamatan serta tidak ada pihak masyarakat yang diugikan.

“Dari hasil pantauan yang kami lakukan, sebenarnya beberapa hasil pembangunan volumenya cenderung bertambah karena ada swadaya dari masayrakat. Hal ini tidak masalah yang penting dibuatkan berita acaranya,” ungkapnya. 

Sementara itu, Camat Purwakarta Balukia Ikbal menyampaikan, setelah dilakukan pemantauan oleh Kajari berharap tidak ada persoalan dan permasalahan. Semua pekerjaan sudah dilakukan dan diselesaikan oleh Pokmas.

“Semoga hasilnya baik. Hasil DPWKel tahap pertama sudah diselesaikan dan dievaluasi. Pokmas sudah melakukan pembangunan dengan maksimal,”ungkapnya. (mg-uri)

Beri komentar


Security code
Refresh