Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 117 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 161 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 616 | Komentar

Baca


Pengawasan Perencanaan JLU dan KPT Lemah


CILEGON – Pengawasan terhadap kajian perencanaan pembangunan dan pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) dinilai sangat lemah. Akibatnya, mega proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang seharusnya terealisasi pada 2017 molor sampai 2018.

"DPUTR (Dinas Pekerjan Umum dan Tata Ruang) lambat. Apalagi keterkaitan dengan membaca aturan. Sebab, ini berkaitan dengan mental membangun dari para pegawai disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), khususnya DPUTR yang masih rendah untuk membaca aturan yang senantisa mengalami perubahan.

Kami harus mengakui juga ada keterbatasan dalam melakukan pengawasan, baik hasil kajian perencanaan maupun implementasi dari dinas, sehingga akhirnya berakibat banyaknya proyek yang molor," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik kepada Banten Raya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Kamis (2/11).

Hasbi menjelaskan, DPRD Kota Cilegon akan memanggil DPUTR terkait dengan banyaknya proyek yang tertunda hingga tahun 2018. Padahal, proyek-proyek tersebut memiliki nilai yang cukup besar mencapai puluhan miliar rupiah. Diharapkan, DPUTR bisa melakukan percepatan terhadap berbagai proyek tersebut.

"Memang semunya sedang dipantau oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun harus diingat oleh DPUTR bahwa itu mukanya pemerintah. Harusnya DPUTR segera melakukan percepatan pembangunan sebagai mana yang sudah terdapat dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sebab, kadang kajiannya sudah bagus tapi implementasinya yang kurang.

Terkait dengan selalu berubahnya aturan dan undang-undangan, kami sering sampaikan kepada dinas terkait secara formal maupun informal. Namun hasilnya tetap saja tidak ada perubahan. Lagi-lagi kami harus akui lemah dalam melkukan pengawasan," jelasnya.

Hasbi mengungkapkan, DPUTR harus lebih meningkatkan kembali koordinasi antar instansi vertikal. Sebab, proses pembebasan lahan harus juga melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga jika ada perubahan aturan dan sebagainya bisa secepatnya dilakukan penyesuaian. "Ini kan karena adanya aturan yang mengharuskan BPN ikut serta dan tahapan yang harus dilalui. Jika hal tersebut dilakukan dari awal perencanaan, maka tidak akan mungkin terjadi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Ratu Ati Marliati menjelaskan, terkait dengan ditundnya JLU dan KPT, semuanya pihak harus saling menghormati proses yng dilakukan oleh BPN. Sebab, hal tersebut bentuk kehati-hatian dalam merealisasikan pembangunan. "Semuanya harus hormati pihak yang sedang bekerja. Ini semua demi kelancaran dan keamanan bersama," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati mengungkapkan, diundurnya JLU bukan faktor kesengajaan dari Pemkot Cilegon, namun karena ada Undang-Undang (UU) Nomor 2/2018 yang mengatur jika BPN langsung yang melakukan proses pelaksanaan pengadaan. Proses validasi, inventarisasi sampai menentukan markah tanah sehingga muncul peta bidang yang sudahdilakukan oleh pemerintah harus dilakukan kembali oleh BPN.

"JLU dan KPT pada prinsip dari panitia persiapan, sudah mensosialisasi, inventaisir daftar nominatif, konsultasi publik sampai outputnya dalah penetapan lokasi. Akan tetapi UU Nomor 2/2018 mengatur tetang proses pelaksanaan pengadaan, dimana itu kewenangannya adalah panitia pelaksana langsung BPN.

Mereka (BPN-red) tidak mungkin mengefektifkan lamanya atau periode sesuai dengan batas waktu. Semuanya sudah ada dalam aturan, karena standar operasionalnya begitu, maka BPN melakukan kembali proses yang sudah dilakukan panitia (DPUTR-red). Ditakutkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka BPN yang mempertanggungjawabkannya," kata Sari. (mg-uri)

Beri komentar


Security code
Refresh