Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 117 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 161 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 616 | Komentar

Baca


Pemkot Diminta Hemat Anggaran


CILEGON - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk menghemat anggaran, terutama anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Imbauan penghematan anggaran tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI melalui Surat Edaran Nomor 905/4723/SJ tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pagu DAU dan DAK.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Rahmatullah mengatakan, dengan terbitnya Surat Edaran dari Kemendagri pada 9 Oktober lalu, pihaknya meminta Pemkot Cilegon untuk mempelajari kembali pagu anggaran APBD Perubahan 2017 yang sudah ada. Pasalnya, yang perlu diirit dari pengeluaran APBD adalah belanja hibah dan bantuan sosial (Bansos), pembangunan gedung, penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rapat, perjalanan dinas dan lain-lain.

Penghematan anggaran yang diminta oleh pemerintah pusat tersebut bisa mengganggu rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Pemkot Cilegon. "Saya juga setuju jika penghematan tersebut dilayangkan kepada Pemerintah Daerah agar penyusunan anggaran bisa terencana dengan baik dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat," katanya kepada Banten raya, kemarin.

Selain mengingatkan Pemkot Cilegon atas keluarnya surat edaran dari Kemendagri, politisi Partai Demokrat Kota Cilegon ini juga menyinggung adanya perencanaan yang lemah dari Pemkot Cilegon dalam pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan diundurnya pembebasan lahan pada proyek yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti pembebasan lahan Jalan Lingkara Utara (JLU) dan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT).

"Kita minta agar dalam perencanaan program eksekutif lebih teliti lagi dan menggunakan anggaran sebaik-baiknya," ungkap Rahmat yang juga Sekretaris Fraksi Kebangkitan Demokrasi (FKD) pada DPRD Kota Cilegon.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, pengehematan anggaran tersebut dinilai kebijakan pemerintah pusat yang akan berpengaruh pada pemerintah daerah. Sehingga, saat ini dirinya akan benar-benar mengawasi pengeluaran anggaran. "Saat ini kita sangat hati-hati dalam melaksanakan program, bahkan untuk JLU kita konsultasi ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Edi.

Dalam penghematan anggaran, sambung Edi, pihaknya juga akan menghitung efisiensi anggaran dari rapat-rapat pemerintah yang selama ini dilakukan di luar Kota Cilegon. Namun, Ia berkilah jika rapat di luar Kota Cilegon seperti Bogor atau Bandung biayanya lebih murah dibanding di Cilegon. "Rapat di Puncak (Bogor-red) atau di Bandung itu lebih murah biayanya," tambah Edi.
Disinggung terkait adanya transport yang lebih besar untuk melaksanakan rapat di luar kota, Edi mengklaim bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah dan boleh dilakukan. "Rapat di luar kota tidak masalah, dan itu boleh," kilahnya.

Alasan Pemkot Cilegon melakukan rapat di luar kota, kata Edi, lantaran ruang rapat yang ada terutama milik Pemkot Cilegon tidak bisa menampung peserta rapat jika jumlahnya besar atau rapat gabungan bersama DPRD Kota Cilegon.

Ia menambahkan, penghematan anggaran untuk pemerintah daerah yang diimbau oleh Kemendagri RI, menurutnya bagi daerah yang DAU dan DAK mengendap banyak di bank atau yang serapan anggarannya rendah. Bahkan, Ia mencontohkan Kota Tangerang yang anggarannya mengendap sekitar Rp 400 miliar. "Kalau Cilegon kan terserap, yang mengendap tahun lalu itu karena adanya penyertaan modal Rp 98 miliar (untuk PT Pelabuhan Cilegon Mandiri) yang tidak terpakai," katanya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh