Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 113 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 159 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Anggaran DPWKel 2018 Naik 17%


Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) 2017 yang digelontorkan dari 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai berhasil. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sudah merencakan adanya kenaikan DPWKel 2018 sebesar 17 persen atau sebesar Rp 82 miliar dari sebelumnya Rp 70 miliar. Hal tersebut juga didasarkan dengan adanya kenaikan APBD 2018, sehingga DPWKel mengikuti kenaikannya.

"Tahun 2017 ini Rp 70 miliar sudah didistribusikan dari APBD untuk DPWKel. Karena dinilai berhasil dan ada kenaikan APBD 2018, maka akan ada kenaikan pada tahun depan yaitu sebesar Rp 82 miliar," kata Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kewilayahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cilegon Hedra Cipta Kepada Banten Raya, kemarin.

Hendra menjelaskan. Selain adanya keniakan untuk anggaran. DPWKel bukan hanya untuk tiga jenis pembangunan saja. Namun, pada 2018 akan ada penambahan tiga jenis pembangunan yaitu Posyandu, Jambanisasi dan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Tiga penambahan jenis pembangunan tersebut sesuai dengan keinginan warga. "Ada penambahan jadi totalnya menjadi 6 item pembangunan yaitu paving blok, TPT (Tembok Penahan tanah), drainase, jambanisasi, posyandu dan Rutilahu. Untuk itu, pemerintah kelurahan tinggal memutuskan secara teknis saja lokasi untuk dikerjkan DPWKel," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Ratu Ati Marliati mengungkapkan, jika besaran anggaran DPWKel 2018 ditentukan dari lima persen APBD. Jika nilai APBD 2018 naik maka secara otomatis anggran DPWKel juga naik. "APBD Kota Cilegon setiap tahunnya mengalami kenaikan, jadi secara otomatis DPWKel juga pasti naik. Hal ini merupakan kebijakan populis dari Walikota Cilegon (Tb Iman Ariyadi-red) sehingga warga mampu melaksankan pembangunan sendiri," ungkapnya.

Ati menjelaskan, untuk penambahan jenis pembangunan DPWKel, maka diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembanguan dilingkungan. Selama secara teknis tidak berat dan sulit maka bisa dikerjakan oleh warga. Namun, jika sudah berat maka pembangunan tersebut harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)."Selama tidak sulit dan berat silakan dikerjakan. Namun, jika berat seperti betonisasi jalan dan pembangunan jembatan maka biarkan dinas yang mengerjakannya," jelasnya.

Asisten Daerah (Asda) I Kota Cilegon Taufiqurrahman mengatakan, dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan DPWKel, dapat dilihat jika kulalitas hasil pekerjaanya cukup baik. Bahkan, jika dibandingkan dengan pemborong hasilnya jauh lebih baik yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).

"Sudah cukup baik. Kualitas pekerjaan dan laporannya juga malah lebih baik dari pihak ketiga. Pemerintah pasti akan meningkatkan program ini, baik dari sisi jenis pembangunan maupun juga anggaran," katanya. (mg-uri)   


Beri komentar


Security code
Refresh