Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 113 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 159 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Pengusaha Harus Taati UMK


CILEGON – Setiap pengusaha atau manajemen perusahaan yang ada di Kota Cilegon diminta untuk melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Dimana, UMK 2018 Kota Cilegon telah diajukan Rp 3,6 juta.

Jika ada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan atau memberikan upah dibawah nilai UMK, maka pekerja diminta untuk melaporkan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cilegon. Hal itu dilakukan, agar anggota DPRD Kota Cilegon bisa memanggil perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

"Kami berharap kepada setiap pekerja yang ada di Kota Cilegon untuk melaporkan secara tertulis perihal perusahaan memberikan gaji tidak sesuai dengan UMK kepada Komisi II DPRD Kota Cilegon. Dengan adanya laporan tertulis tersebut, maka Komisi II bisa melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan aturan dan perundang-undangan," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Yusuf Amin kepada Banten Raya diruang kerjanya, Senin (13/11).

Amin menjelaskan, pemanggilan kepada perusahaan tersebut sebagi langkah DPRD Kota Cilegon untuk mempertanyakan perihal pemberian upah dibawah UMK. Sebab, hal tersebut sudah jelas pelanggaran undang-undang dan ada hukuman pidana terhadap pengusaha jika tidak mentaatinya. "Persoalan ketenagakerjaan itu kan sudah ada undang-undangannya. Jika masih melakukan pelanggaran, maka bisa pidana hukumannya. Sebab, ketentuan UMK tersebut merupakan hasil kajian dari Dewan Pengupahan yang nantinya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten," jelasnya.

Amin mengungkapkan, kepada seluruh pekerja yang ada di Kota Cilegon jangan takut untuk melakukan pelaporan. Sebab, apa yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen sudah melakukan pelanggaran hukum jika memberikan UMK dibawah standar yang ditetapkan. "Jangan takut, kami pasti akan perjuangkan jika ini menyangkut tentang kesejahteraan para pekerja di Kota Cilegon. Sebab, dengan memberikan upah dibawah UMK, maka perusahaan juga sudah tidak menerapkan azas Pancasila yaitu keadilan sosoial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu pekerja disalah satu hotel bintang tiga di Kota Cilegon yang enggan disebutkan namanya mengaku, dirinya sudah bekerja selama 7 tahun sebagai karyawan tetap. Namun, upah yang diterima hanya Rp 1,7 juta per bulan.

Hal itu sangat jauh dari ketentuan UMK yang diberlakukan. Untuk itu, dirinya akan berkordinasi bersama pekerja lainnya untuk melakukan pelaporan kepada DPRD Kota Cilegon. "Sudah 7 tahun kami bekerja sebagai karyawan tetap. Dari pertama diangkat kami hanya diberikan upah Rp 1,7 juta saja perbulan. Hal ini memang tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi kebutuhan semakin tahunnya semakin mahal," ungkapnya.

Pekerja tersebut menjelaskan, hal yang menyangkut kenaikan upah sudah pernah dikomunikasikan oleh para pekerja kepada manajemen. Namun, manajemen pada akhirnya hanya menawarkan jika tidak sepakat dengan jumlah upah yang diberikan maka pekerja dipersilakan untuk mengundurkan diri.

"Kami sudah pernah konumikasi untuk meminta kenaikan upah sesuai dengan UMK. Tapi jawaban dari manajemen jika sudah tidak ingin bekerja dengan upah yang diberikan maka silakan keluar dari perusahaan," katanya. (mg-uri)

Beri komentar


Security code
Refresh