Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 26 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 94 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca


Warga Ancam Tuntut PDSU


CILEGON – Sudah hampir 10 tahun lamanya, 13 dari 32 warga Lingkungan Tegal Buntu, RT 11/07, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan belum mendapatkan ganti rugi atas pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU).

Atas dasar itu, sebanyak 13 warga tersebut mengancam akan membawa perkara tersebut kemeja hijau. Untuk itu, warga sudah menunjuk kuasa hukum untuk mengurus berbagai hal perkara yang akan dituntutnya.

"Kami merasa sudah dipermainkan dari 2008 hanya dijanjikan saja oleh perusahaan (PT PDSU-red) akan dibanyar. Kami sudah bulat dan munjuk kuasa hukum untuk melakukan proses ini kepengadilan. Hal ini agar apa yang menjadi hak kami mampu diselesaikan oleh perusahaan," kata salah satu pemilik lahan dan bangunan asal Lingkungan Tegal Buntu, Rafik kepada Banten Raya, Sabtu (6/1).

Rafik menjelaskan, jika awal 2008 PT PDSU menjanjikan akan melakukan ganti rugi sebesar Rp 125.000 permeternya PT PDSU masih belum melakukan penyelesaian. Pada 2015 pernah terjadi kesepakatan yang dimediasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon jika PT PDSU diberikan waktu satu pekan untuk mengganti rugi lahan warga sebasar Rp 300.000 permeter dan bangunan sebasar Rp 3.000.000

permeter. Namun, lagi-lagi PT PDSU tidak malaksanakan hasil perjanjian tersebut. "PT PDSU pada 2008 harga tanahnya masih Rp 125.000. Sampai pada 2015 ada surat kesepakatan dan juga rekomendasi dari Walikota Cilegon (Tb Iman Ariyadi-red) belum juga dipenuhi oleh PT PDSU dengan alasan jika persoalan ganti rugi merupakan kewenangan dari manajemen pusat," jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum warga Tegal Buntu, M Lukman Hakim menegaskan, jika warga sudah mengkasakann proses sengketa tersebut dan dalam waktu secepatnya akan mengajukan perkara kepangadilan.

Selain mengajukan perkara perdata juga akan melakukan perkara pidana terhadap manajemen PT PDSU. Sebab, PT PDSU sudah selain harus mengganti rugi lahan juga sudah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap salah satu pemilik lahan yang rumahnya sudah dipagar oleh PT PDSU, sehingga selama beberapa tahun hidupnya menunpang dirumah anaknya karena rumah tidak bisa dipakai lagi. "Kami akan tuntut secara perdata dan pidana.

Perdata karena mereka memang sudah wajib melakukan ganti rugi atas tanah dan bangunan rumah. Pidana karena klain kami sudah puluhan tahun tidak bisa menempati rumah. Sebab, selain dipagar jika musim penghujan maka banjir 1.5 meter karena tidak ada drainase akaibat pemagaran.

Disamping itu juga hanya diberikan akses untuk keluar masuk satu orang saja. Ini jelas pelanggaran HAM. Kami juga akan melaporkan persoalan tersebut kepada Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Banten," tegasnya.

Lukman menjelaskan, terakhir proses mediasi dengan pihak PT PDSU adalah Okober 2017. Namun, karena kesepakatan tidak sesuai apa yang didinginkan maka terpaksa kami akan lakukan penuntutan.
"Pertemuan terakhir pernah ketemu dan kami bersedia jika lahan dan bangunan diganti dengan lahan dan bangunan yang disiapkan oleh PT PDSU. Namun, karena letaknya jauh diatas gunung maka klain kami tidak setuju dan kami merasa dimainkan," jelasnya.

Salah staf Human Resource Development (HRD) PT PDSU Muzahid menegaskan, persoalan tentang ganti rugi lahan sudah diserahkan kepada kuasa hukum perusahaan. Persoalan tersebut juga menjadi domain dari pimpinan yang ada dipusat, sehingga jajaran manajeman yang ada di PT PDSU Cilegon hanya menemani dan mengawal kuasa hukum jika bertemu dengan para pemilik lahan.

"Itu sudah langsung ditangani oleh kuasa hukum dan pimpinan pusat persoalan ganti rugi. Kami hanya ditugasi untuk menemani dan mengantarkan saja jika ada pertemuan dengan para pemilik. Untuk itu kami tidam bisa terlalu banyak bicara. Sebab, persoalan tersebut sudah juga kami kauasakan kepada pengacara," katanya. (uri) 


Beri komentar


Security code
Refresh