Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 72 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 56 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 80 | Komentar

Baca


Dapatkan JKN-KIS, KCM Dituntut Aktif


CILEGON – Kader Cilegon Mandiri (KCM) merupakan satu dari sekian banyak organisasi binaan salah satu dinas di Kota Cilegon yang mendapatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon. Atas dasar itu, setiap kader dituntut untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan dan membantu berbagai program pemerintah, baik yang berhubungan dengan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan lainnya.

"Salah satu yang mendapatkan BPJS Kesehatan dari pemerintah adalah KCM, terdiri dari kader Posyandu (Pos pelyanan terpadu), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Kader KB (Keluarga Berencana) dan beberapa kader lainnya. Untuk itu, karena sudah mendapatkan fasilitas kesehatan maka harus balance (Seimbang) kinerjanya di lapangan.

Mereka harus aktif dalam berbagai kegiatan baik sosialisasi dan juga perogram lainnya dari pemerintah kepada lingkungannya masing-masing dimana mereka bertugas," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon Heny Anita Susila kepada Banten Raya, kemarin.

Heny mengungkapkan, kurang lebih 2.549 kader di Kota Cilegon yang tersebar di 43 kelurahan se-Kota Cilegon. Hampir 2.000 kader yang mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan. Selain hal tersebut merupakan komitmen dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terhadap akses kesehatan yang merata di Kota Cilegon juga bagian apresiasi Pemkot Cilegon kepada kader yang telah bekerja untuk mensosialisasikan dan membantu berbagai program pemerintah. "Tidak semuanya menerima jaminan.

Sebab, beberapa kader juga sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri atau juga ada kader karena suaminya pegawai secara otomatis ikut. Kami harap jaminan ini bisa mempermudah para kader untuk mengakses fasilitas kesehatan, meskipun kelas yang diberikan masih kategori kelas III," ungkapnya.

Selain jaminan kesehatan, Heny menjelaskan, para kader setiap bulannya juga mendapatkan honor Rp 100.000 dari  Pemkot Cilegon yang juga dibayarkan melalui APBD Kota Cilegon. Namun, karena angka tersebut masih dinilai minim, DP3AKB sedang mencoba mengusulkan untuk bisa menambahkan honor bulanan tersebut. "Setiap bulannya ada honor yang diambil pertriwulan sekali. Memang nilainya masih belum maksimal dan hal tersebut sedang coba kami ajukan untuk ada kenaikan. Musah-musahan bisa terealisasi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga pada DP3AKB Kota Cilegon Sri Kusdiningsih mngungkapkan, sekarang DP3AKB sedang melakukan inventarisasi ulang kader-kader di seluruh kelurahan. Hal tersebut dilakukan untuk mendata mana kader yang masih dan sudah tidak aktif, sehingga jika kader tidak aktif maka bisa dilakukan pergantian dengan kader lainnya.

"Kami sedang lakukan pendataan. Sebab, beberapa kader tidak aktif, baik karena kader meninggal dunia atau juga pindah alamat. Jika sudah selesai maka kami akan sampaikan kepada Plt (pelaksana tugas) Walikota Cilegon untuk diberikan SK (Surat Keputusan)," ungkapnya.

Sri mengatakan, dalam melakukan pengawasan kinerja terhadap ribuan kader maka DP3AKB Kota Cilegon berkoordinasi dengan ketua Forum Kader yang ada di setiap kelurahan juga meminta lurah untuk bersama melakukan pemantauan."Karena keterbatasan staf di DP3AKB Kota Cilegon Lurah dan ketua forum kami ajak untuk bersama melakukan pengawasan terhadap keaktifan kader," katanya. (uri)     


Beri komentar


Security code
Refresh