Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 72 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 56 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 80 | Komentar

Baca


Izin Parkir Kadaluarsa Marak


CILEGON - Izin pengelolaan parkir oleh pihak swasta di Kota Cilegon saat ini ternyata cukup banyak yang sudah kadaluarsa. Hal itu terkuak saat rapat dengar pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) serta elemen masyarakat dari Forum Masyarakat Cilegon di Ruang Rapat Komisi DPRD Kota Cilegon, Selasa (16/1).

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Forum Masyarakat Cilegon untuk bersama-sama membenahi masalah perparkiran di Kota Cilegon. Rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri oleh pengelola parkir dari Ramayana Cilegon.

Kepala Dishub Kota Cilegon Andi Affandi mengatakan, saat ini ada tujuh pengelolaan parkir swasta yang terdaftar pada Dishub Kota Cilegon. Namun, saat ini masih ada banyak yang izin parkirnya belum diperpanjang atau kadaluarsa. Padahal, setiap tahun pengelola parkir diwajibkan mendaftar ulang usahanya dalam pengelolaan perparkiran.

"Dari tujuh perusahaan hanya satu yang sudah diperpanjang yakni di Giant. Sementara, ada enam yang izinnya belum diperpanjang itu di Ramayana, Supermall, RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika), PT ASDP (PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Indonesia Ferry Cabang Merak, Megablok, dan Edi Toserba. Tapi, kita tidak bisa menyebut enam itu melakukan Pungli (Pungutan liar) karena enam pengelola parkir tersebut masih menyetor pajak," katanya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, kemarin.

Andi menjelaskan, pengelola parkir yang belum melakukan perpanjangan izin usahanya tersebut, saat ini menyetor pajak secara flat, atau tidak dihitung berdasarkan pendapatan dari pungutan parkir tersebut. Ia juga mengakui sulit untuk mengawasi transaksi parkir pada tempat-tempat parkir yang berpotensi menjadi pendapatan asli daerah (PAD) tersebut.

"Enam perusahaan itu menyetor pajak secara flat kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) meski izin usahanya belum diperpanjang. Kita juga inginnya di setiap tempat yang berpotensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dipasang taping box, agar transaksinya bisa terlihat, tapi itu kewenangan BPKAD," jelasnya.

Ditambahkan Andi, masih banyaknya pengelola parkir yang izin usahanya belum diperpanjang, pihaknya juga tidak bisa menertibkan secara sewenang-wenang. Pasalnya, penertiban peraturan daerah (Perda) tersebut menjadi ranah Dinas Satuan Polisi Pamongan Praja (Satpol PP) Kota Cilego, serta harus berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Sehingga, untuk penutupan lahan parkir yang izinnya kadaluarsa juga ada Surat Kerja (SK) dari kepala daerah dalam hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi. "Kalau memang akan ada penertiban parkir yang izin usahanya belum diperpanjang, kita bentuk tim dari Dishub, Satpol PP, dan DPMPTSP. Kita tidak bisa sendirian," tambahnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, dari rapat dengar pendapat kemarin, diketahui bahwa masih banyak potensi PAD di Kota Cilegon yang belum tergali maksimal. Sehingga, pihaknya juga akan menyampaikan hasil rapat dengar pendapat kemarin kepada Komisi III DPRD Kota Cilegon untuk menindaklanjuti banyaknya potensi pendapatan parkir akibat izin parkir yang kadaluarsa.

"Kita mendukung saja jika pengelolaan parkir dikelola oleh pengusaha lokal, tapi yang paling penting bukan itu. Melainkan adminstrasi izin usaha perpakiran yang harus ditertibkan. Adanya pajak yang dibayarkan oleh pengelola parkir ke PAD meski izin usaha belum diperpanjang juga harus menjadi perhatian kita bersama. Kita ingatkan kepada pejabat untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam hal ini," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sementara itu, Kepala Divisi Nasional PT Caries Lestari Sentosa selaku pengelola parkir Ramayana Cilegon Andreas Afrianto mengatakan, saat ini memang izin parkir di Ramayana belum diperpanjang, namun Ia mengklaim sedang melakukan proses perpanjangan izin parkir di Ramayana. Ia juga mengklaim bahwa dalam pengelolaan parkir akan melibatkan pengusaha lokal dan warga lokal.
"Kita komit memberdayakan warga lokal. Kalau izin sedang kita urus, nanti dilengkapi," katanya.

Ketua Forum Masyarakat Cilegon, Ahmad Yusdi meminta pungutan parkir di Ramayana Cilegon dihentikan dan digratiskan bagi masyarakat. Sebab, kata dia, sudah jelas bahwa pungutan parkir di Ramayana tersebut ilegal. "Ini adalah bentuk kejahatan karena pungutan parkir di Ramayana Cilegon adalah Pungli," tandasnya. (gillang)








Beri komentar


Security code
Refresh