Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


Rekomendasi KPK Mulai Dibahas


CILEGON
- Dalam rencana aksi koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan kembali menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pemkot Cilegon sendiri telah membahas rencana aksi pencegahan korupsi yang disampaikan Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK beberapa waktu lalu.

Diketahui, pada Oktober 2017 lalu, Tim Korsupgah KPK RI telah melakukan sosialisasi terkait rencana aksi pencegahan korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Banten. Tim Korsupgah KPK RI juga memberi rekomendasi kepada Pemkot Cilegon seperti halnya Laporan Harta Kekayaan Penyelengaran Negara (LHKPN) pejabat Pemkot Cilegon, Penguatan Lembaga Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Perombakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, dan beberapa rekomendasi lain.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, dirinya telah mengkooordinasikan terkait rencana aksi pencegahan korupsi pada 2018. Ada beberapa poin rencana aksi pencegahan korsupsi yang akan disampaikan ke Tim Korsupgah KPK RI yang bertugas di wilayah Banten.

"Saya sudah mengkoordinasikan terkait rencana aksi pencegahan korupsi di 2018 atas masukan Korsupgah beberapa waktu lalu. Ada 10 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang kita koordinasikan, seperti Setda (Sekretariat Daerah), Setwan (Sekretariat Dewan), Barjas (Badang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan), DKISS (Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), Bagian Organiasai, DPMPTSP," kata Edi kepada Banten Raya, Selasa (6/2).

Edi menjelaskan, untuk pelaksanaan atas rencana aksi pencegahan korupsi tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, seperti pelaksanaan tunjangan kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), harus ada analisisi jabatan sekitar empat sampai tujuh bulan ke depan. Sementara, untuk rekomendasi Tim Korsupgah KPK pada 2017 khususnya terkait perombakan Sumber Daya Manusia (SDM) di DPMPTSP Kota Cilegon, Ia mengaku belum membahas lebih lanjut.

"Kita minta untuk pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi dimotori Inspektorat. Seperti perizinan online rekomendasi tahun lalu kan sudah kita lakukan, ada beberapa yang belum akan kita laksanakan," jelasnya.

Sementara itu,Kepala Inspektorat Kota Cilegon Epud Syaifudin mengatakan, pihaknya menghimpun masukan dari beberapa OPD terkait rencana aksi pencegahan korupsi yang telah disampaikan oleh Tim Korsupgah KPK RI beberapa waktu lalu.

Beberapa rekomendasi KPK yang sudah dijalankan oleh Pemkot Cilegon juga akan disampaikan kepada Tim Korsupgah, seperti halnya LHKPN pejabat Pemkot Cilegon dan rencana aksi lain yang sudah dijalankan.

"Kita akan koordinasi dengan KPK dalam pelaksaan rencana aksi pencegahan korupsi di 2018 ini. Adapun rekomendasi yang belum dilaksanakan karena ada yang menjadi pertimbangan dan ada yang perlu disegerakan, kalau untuk perombakan DPMPTSP kita lihat perkembangannya, itu juga kewenangan pimpinan (Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon (Sari Suryati-red)," katanya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh