Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


RTH Perlu Dikelola Kecamatan


CILEGON – Sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada diwilayah kecamatan tampak tidak terawat dan kerap dijadikan tempat mesum oleh oknum warga. Hal tersebut terjadi karena dinilai tidak maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cilegon. Atas dasar itu, pengelolaan akan lebih maksimal jika dilakukan oleh pemerintah kecamatan.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Cilegon Bayu Panatagama mengatakan, seharusnya pesoalan pengelolan untuk RTH yang ada di wilayah kecamatan dikelola oleh pemerintah kecamatan. Sementara DPKP harusnya hanya melakukan pengelolaan alun-alun saja yang skalanya lebih besar, sehingga bisa lebih fokus dalam pengelolaannya.

"Seharusnya seperti itu, kami sudah sampaikan kepada dinas yang bersangkutan. Jika dikelola oleh kecamatan kami yakin bukan hanya maslah kemanan, kebersihan yang dikelola. Namun, persoalan bagaimana RTH mejadi aktifitas positif seperti perekonomian dan juga hiburan atau aktifitas bermanfaat lainnya bisa dilaksanakan. Misalnya dengan paguyuban-paguyuban seni dan olah raga bisa dijadwalkan mengisi acara dan pedagang juga bisa dikelola dan diatur dengan baik," katanya Kepada Banten Raya, Kamis (8/2).

Bayu menjelaskan, pemerintah kecamatan akan lebih paham dalam mengelola potensi yang bisa dilakukan di RTH tersebut. Sebab, pemerintah kecamatan lebih mengerti kondisi dan budaya yang ada disekitarnya yang menjadi potensi dan harus diangkat untuk dikembangkan.

"Jadi RTH bukan hanya jadi tempat mesum saja seperti yang banyak orang atau pejabat sampaikan. Namun, RTH bisa berfungsi dalam melakukan edukasi serta aktifitas warga yang baik. Ditambah potensi yang bisa dikembangkan akan lebih banyak," jelasnya.

Sementara itu, Camat Cilegon Idad Zaldad mengungkapkan, sering kali pemerintah kecamatan dan kelurahan disalahkan karena adanya aktivitas mesum di RTH dan juga seringkali disalahkan karena dianggap pengelolaan pedagang dan aktifitas yang semrawut. Namun, ketika akan melakukan tindakan pemerintah kecamatan dan kelurahan tidak memiliki kewenangan yang lebih.

Hal tersebut juga membuat pemerintah kecamatan menjadi serba salah. "Mesumnya di wilayah kami, namun saat kami akan lakukan pengamanan maka perlu ada penjaga dan itu harus ada honornya. Bagaimana kami mau membayar jika kewenangannya bukan berda pada kami.

Sementara juga saat warga ingin mengadakan acara maka koordinasinya terlalu panjang harus ada izin dari DPKP Kota Cilegon. Sekarang juga banyak pedagang membuat semrawut juga tidak ada yang kelola," ungkapnya.

Idad menerangkan, dalam hal pengelolaan RTH seharusnya ada pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diatur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon jika memang persoalan RTH masih menjadi tanggungjawab DPKP Kota Cilegon, sehingga hal tersebut tidak menyalahi aturan.

"Kalau pendelegasian wewenang Walikota Cilegon bisa juga dilaksanakan oleh Camat seperti dalam pelayanan. Kenapa masalah RTH juga tidak bisa dilakukan. Harus ada kebijakan sehingga kami bisa menganggarkan jika ada landasannya. DPKP Kota Cilegon bisa mendelegasikan pengelolaannya kepada kami," terangnya. (uri)

Beri komentar


Security code
Refresh