Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 492 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 610 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 486 | Komentar

Baca


Nilai Kenaikan Dana Kunjungan Kerja Wajar

JAKARTA-Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dalam pembengkakan anggaran kunjungan kerja (kunker) pemerintah dan anggota DPR.

Karena itu, dia menolak disebut ada pemborosan dalam proyeksi anggaran “pelesir” 2011 yang mencapai Rp 20,9 triliun.

Jika dibanding 2010, nilainya naik cukup signifikan, yakni Rp 1,4 triliun. Kendati faktanya membengkak, Agus menegaskan, dalam rangka optimalisasi dan efisiensi, pemerintah sebenarnya sudah mengatur secara ketat semua pos belanja. “Termasuk, pos belanja perjalanan dinas,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Selasa (21/9).

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi perjalanan dinas pemerintah dan DPR selama ini. Pada 2010 ini, dana tersebut mencapai Rp 19,5 triliun. Jatah terbesar untuk presiden, yakni Rp 179,03 miliar. DPR berada di urutan kedua dengan menyedot Rp 170,35 miliar. Meski dikritik keras, pemerintah justru mengajukan kenaikan anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2011 menjadi Rp 20,9 triliun itu.

Agus kembali berkilah bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sudah menerapkan sistem penganggaran dengan estimasi biaya yang sudah distandarisasi. “Jadi, dalam perjalanan dinas itu, semua biaya memiliki standar. Tidak bisa dinaik-naikkan,” tegasnya.

Dia menyatakan, standar biaya tersebut disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan betul aspek efisiensi untuk menghindarkan unsur pemborosan dalam perjalanan dinas pejabat negara. “Intinya, kita buat mekanisme agar biaya perjalanan bisa efisien namun tetap menghasilkan output yang optimal,” terangnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie juga mencoba “main aman”. Dia hanya menyatakan, terkait dengan kenaikan anggaran perjalanan dinas itu, Dewan memang tidak bisa masuk sampai pada rincian pembelanjaan anggaran yang detail. “Semua kembali kepada pimpinan lembaga sebagai bentuk pengawasan melekat atau built in control,” kata wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Dia justru mengajak publik untuk melihat tren yang berkembang secara objektif terkait anggaran kunker tersebut. Apakah kenaikan itu baru terjadi akhir-akhir ini saja atau berlangsung sejak lama. “Sekarang, dengan adanya transparansi, semua bisa terbuka dan dibaca masyarakat luas,” tegasnya.

Berdasar data yang dikelola Fitra, anggaran kunker pemerintah, termasuk presiden dan DPR, memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai Rp 11,1 triliun pada 2008; Rp 15,1 triliun (2009); Rp 19,5 triliun (2010); dan untuk 2011 diusulkan Rp 20,9 triliun. (jpnn)

Beri komentar


Security code
Refresh