Crime News

Puluhan Anak di Pandeglang Diduga Disodomi

News image

PANDEGLANG – Puluhan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 Maret 2017 | Klik: 43 | Komentar

Baca

Ditinggal Orangtua, Balita Dicabuli

News image

CILEGON - Imam (27), pria asal Desa Cikeusal, Kecakatan Cikeusal, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 22 Maret 2017 | Klik: 43 | Komentar

Baca

Kosmetik Ilegal Dijual Online

News image

SERANG - Bagi wanita yang suka membeli kosmetik melalui online ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 22 Maret 2017 | Klik: 67 | Komentar

Baca


KIP Minta Pemerintah Lebih Transparan


SERANG
- Munculnya fenomena hoax di masyarakat, akibat dari masih buruknya lembaga-lembaga negara dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik. Tak jarang informasi yang disediakan dan disampaikan itu justru tidak akurat, tidak benar, bahkan cenderung menyesatkan. Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan, Senin (9/1)

Ia menilai, hal tersebut menjadikan pemerintah malah seolah menjadi sumber  hoax itu sendiri. Apalagi, informasi tersebut akan digunakan oleh pimpinan negara untuk mengambil kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai pimpinan negara, apalagi presiden, menerima informasi yang tidak akurat, tidak benar dan tidak update yang disediakan oleh para pembantunya. Akibatnya bisa fatal, kebijakan yang diambil oleh presiden dapat menjadi boomerang yang kemudian berpotensi menjatuhkan wibawa pemerintah,” ujarnya.

Menurut Yhannu, untuk mengurangi dampak dari hoax, tim pengelola informasi dan dokumentasi dengan juru bicara dari setiap lembaga negara wajib sinkron, dan juga pro aktif untuk mengisi berbagai saluran komunikasi yang akrab digunakan oleh masyarakat.

“Hal tersebut penting agar semua lembaga menggunakan data yang akurat, benar, aktual dan satu suara dalam menyampaikan informasi atau menanggapi setiap fenomena yang ada,” ungkapnya.
Semua informasi yang dikuasai oleh pemerintah, lanjutnya, sepanjang itu tidak dikecualikan, harus disampaikan kepada publik sejelas-jelasnya, sebab itu adalah bagian dari keterbukaan informasi atau lebih dikenal dengan istilah transparansi. “Pemeirntah harus lebih transparan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, rencana pembentukan Badan Cyber Nasional sangat dimaklumi oleh Komisi Informasi Pusat. Namun yang perlu menjadi catatan penting adalah, jangan sampai badan tersebut justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengkriminalisasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritikan dan gagasannya kepada pemerintah.

“Perlu dipastikan badan tersebut tidak melemahkan demokrasi dan daya kritis masyarakat,” tegasnya. Komisi Informasi Pusat siap membantu mengoptimalkan Badan Cyber yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah, atau lembaga manapun yang fokus terhadap penyediaan dan penyebarluasan informasi. (satibi)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir