Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 369 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 470 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 375 | Komentar

Baca


Sekolah di Pandelang Dukung KIP


PANDEGLANG – Sebanyak 19 sekolah yang hadir dalam kegiatan sosialiasi keterbukaan informasi public (KIP), menyabut baik program tersebut. Pasalnya, selain mendapatkan wawasan yang baru, pihak sekolah pun dapat mendukung program KIP. Hal itu Nampak terlihat dari aksi tanya jawab yang dilakukan oleh pihak sekolah, saat program sosialiasi KIP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, di Kantor Cabang Dindikbud untuk Kabupaten Pandeglang, Senin (21/8).

Hilman, Komisioner Bidang Kerjasama dan Lembaga, Komisi Informasi Provinsi Banten mengatakan, tugas utama Komisioner Komisi Informasi (KI) dalam fungsinya menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Provinsi adalah penyelesaian sengketa informasi public

“Sengketa Informasi Publik, adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Hilman kepada peserta sosialiasi KIP.

Ia menjelaskan, KI berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui KI dapat ditempuh apabila, pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas  keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

“Syarat penyelesaian sengketa melalui mediasi diantaranya adalah, tidak ditanggapinya permohonan informasi, permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi.

Sedangkan, Syarat penyelesaian sengketa melalui ajudikasi diantaranya adalah, adanya penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Hilman menjelaskan.

Achmad Nashrudin P, Tenaga Ahli PPID dan Kehumansan di Dindikbud Banten mengatakan, dalam Undang-undang No 25/2009, tentang pelayanan publik mengamanatkan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Sedangkan dalam pasal 5 menyebutkan ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dalam ayat 2 mengatakan, lanjut Nashudurin, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (satibi)




Beri komentar


Security code
Refresh