Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 507 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 629 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 496 | Komentar

Baca


Program Pendidikan di Kawal Kejaksaan


SERANG – Untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten akan meminta program pendidikan untuk mendapatkan pengawalan dari pihak kejaksaan.

Kepala Dindikbud Banten, E. Kosasih Samanhudi menjelaskan, dalam rangka melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, dan menindaklanjuti nota kesepahaman antara Kemendikbud dan Kejagung, Dindikbud Banten akan meminta pengawalan program kerja kepada pihak kejaksaan.

“Pengawalan yang dilakukan oleh kejaksaan ini dari mulai perencanaan, sampai dengan pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan di bidang pendidikan,” kata Kosasih kepada Banten Raya di ruang kerjanya, kemarin.

Menurutnya, ada empat hal yang menjadi ruang lingkup nota kesepakatan, yaitu pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara; pengawalan dan pengamanan oleh tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4), koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset dan program jaksa masuk sekolah.

“Untuk program jaksa masuk sekolah tentunya akan melibatkan dinas pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, dan sejumlah sekolah yang menjadi lokasi program tersebut,” ungkap Kosasih. Tidak hanya itu, lanjutnya, Dindikbud Banten juga akan meminta kepada pihak kepolisian terkait dengan program polisi sahabat sekolah.

Program tersebut, juga mendukung percepatan pembangunan di bidang pendidikan. “Kedua lembaga penegak hukum ini akan melakukan pengawalan dan pendampingan, dari proses perencanaan program kerja sampai dengan pelaksanaannya,” tegas Kosasih.

Ia mengaku, pasca pelimpahan wewenang ini Dindikbud Banten masih direpotkan dengan persoalan aset. Masih ditemukan sejumlah persoalan di tingkat kabupaten/kota terkait dengan pelimpahan aset.
“Untuk mengatasi hal tersebut Dindikbud Banten akan bekerjasama dengan BKD untuk melakukan verifikasi aset tersebut, agar cepat selesai dan tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Perlu diketahui, Kemendikbud menandatangani nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/9) lalu. Nota kesepakatan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, serta Jaksa Agung, H.M. Prasetyo. Sedangkan perjanjian kerja sama ditandatangani oleh pejabat Eselon I terkait dari kedua instansi.

Pada kesempatan ini juga turut ditandatangani kesepakatan bersama oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di daerah masing-masing dan disaksikan melalui sarana konferensi video. Kepala Dinas Kalimantan Utara menyampaikan harapan agar kesepakatan ini dapat berlanjut ke tingkat kabupaten/kota. (satibi)

Beri komentar


Security code
Refresh