Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 72 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 56 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 80 | Komentar

Baca


Transaksi Tunai Rawan Korupsi

SERANG - Transaksi tunai yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemenang tender dalam kegiatan barang dan jasa cenderung rawan menjadi temuan tindak korupsi. Hal ini disebabkan, transparansi terhadap jumlah transaksi, kelengkapan rincian item transaksi hingga kejelasan sumber keuangan menjadi buram dan sulit ditelusuri. Dalam hal ini, pemerintah daerah diimbau untuk menerapkan non cash transactions (NCT) atau transaksi tidak tunai kepada para rekanan melalui transaksi aktif melalui perbankan. Sehingga bentuk-bentuk pengeluaran anggaran yang tidak sesuai kontrak dapat ditelusuri dengan mudah.

Demikian disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hadi Purnomo dalam acara kunjungan kerja BPK RI untuk memberikan imbauan kepada Pemprov Banten terhadap diterapkannya sistem NCT pada setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa bertempat di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang pada Kamis (12/9) kemarin. Hadi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti yang terjadi dalam kasus korupsi Bank Century dan Hambalang, permasalahan yang terjadi timbul pada transaksi-transaksi yang dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, BPK mengimbau agar transaksi-transaksi yang dilakukan pemenang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan. Dengan implementasi, Pemprov Banten dapat mengatur NCT di dalam kontrak atau perikatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Dalam hal ini BPK memang hanya berwenang memberikan imbauan, tidak bisa mewajibkan. Gubernur Banten adalah kepala daerah ke-4 yang diberikan imbauan ini setelah Jokowi, Ahmad Heryawan, dan Sukarwo,” ungkap Hadi.

Hadi menjelaskan, imbauan penerapan sistem non cash berbasis perbankan ini didasarkan pada adanya fakta sejumlah kasus korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilakukan, baik melalui perbaikan ketentuan perundang-undangan, maupun sistem e-procurement. Sistem tersebut mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem elektronik sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pembayaran pengadaan barang dan jasa dari kas umum negara atau daerah telah dilakukan melalui sistem perbankan atau tidak tunai. Namun, sistem tersebut masih pada proses pengadaan dan pembayaran kas umum negara atau daerah kepada pemenang pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut belum mengatur transaksi yang dilakukan oleh pemenang pengadaan barang dan jasa tersebut secara non tunai.  “Setiap pembelanjaan yang dilakukan pemenang tender harus berdasarkan sistem NCT atau non tunai. Sehingga, setiap ketidaksesuaian atau kejanggalan dalam transaksi bank dapat dengan mudah ditelusuri karena terdokumentasi dengan jelas dan rinci,” jelasnya.

Oleh karena itu,lanjut Hadi, pihaknya meyakini bahwa sistem tersebut mampu menekan peluang terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov Banten, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Pihaknya berharap, Pemprov Banten mampu menerapkan sistem tersebut dan dapat berkomitmen dengan pemenang tender agar dapat menjalankan transaksi secara transparan dan akuntabel.  “Apabila si pemenang tender ketika dikemukakan sistem NCT menolak, maka perlu dicurigai. Kenapa harus menolak, ini kan permintaan dari yang pemilik kewenangan anggaran, seharusnya bisa dipenuhi dong. Kecuali memang ada niatan tertentu yang itu melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau tidak mau, ya cari saja yang lain dan mau menggunakan sistem itu,” tegasnya.

Sementara, Gubernur Rt Atut Chosiyah mengatakan, pihaknya menyambut baik terhadap imbauan BPK RI untuk menerapkan sistem non tunai dalam transaksi pengadaan barang dan jasa. Karena, sistem tersebut dapat meminimalisasi potensi pelanggaran hukum dari pihak pemilik kewenangan anggaran maupun pihak ketiga atau pemenang tender. Akan tetapi, ujar Atut, sistem ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para rekanan yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pihaknya berjanji, akan mulai memberlakukan sistem tersebut dalam kegiatan tender yang akan dan belum berjalan.
“Untuk yang sudah berjalan ya tidak apa-apa, tapi untuk yang akan atau belum dalam tender akan kita upayakan dapat diterapkan. Tentu akan sangat kami dukung untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadi temuan hukum,” tegas Atut. (ibah)

Beri komentar


Security code
Refresh