Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 112 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 142 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 142 | Komentar

Baca


Ahok Dituntut Hanya Hukuman Percobaan


JAKARTA-
Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4). Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpim Ali Mukartono menuntut Ahok dengan kurungan penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

JPU berpendapat, dari pemeriksaan bukti serta saksi-saksi di persidangan, Ahok terbukti dengan sadar dan sengaja menyebar kebencian dengan kata-katanya dalam video di Kepulauan Seribu yang diunggah hingga menjadi polemik tersebut.

Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Sidang selanjutnya diagendakan kembali pada Selasa (25/4). Dalam sidang tersebut Ahok tampak kecewa dan tidak mengeluarkan satu kata pun.

Ditemui usai sidang, tim kuasa hukum Ahok mengatakan, tuntutan yang memasukan tahap percobaan menandakan keraguraguan dari JPU."Dalam perkara seheboh ini, JPU menuntut hukuman percobaan. Hal itu menunjukan JPU ragu-ragu. Jaksa sendiri menyebut ada keringan dalam kasus ini karena peranan Buni Yani yang membuat masalah ini menyeruak," terang salah satu kuasa hukum Ahok,  Wayan Sudirta kepada wartawan.

Dengan peranan Buni Yani dalam kasus ini, menurut dia Ahok tidak bersalah dan wajar jika dibebaskan. Apalagi,  seseorang yang bisa dipidana ialah, jika orang tersebut memenuhi kriteria melawan hukum.
"Jadi pertanyaannya ialah, apakah Pak Basuki memiliki usaha melawan hukum. Ditambah kasus ini karena Pak Basuki yang merupakan pejabat negara berpidato dihadapan warganya. Seorang pejabat negara tentunya tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum," ujar dia.

Tugas dia sebagai pejabat negara yang bicara di publik, sambung dia, juga diatur oleh undang-undang. "Dalam pasal 50 KUHP juga mengatur orang yang menjalankan perintah undang-undang tidak boleh dihukum," jelas dia.

Kuasa hukum Ahok lainnya, Teguh Samudra mengatakan, pada sidang kedua mendatang, pihaknya akan mengupas seluruh hal yang menjadi pembahasan dalam sidang kali ini. "Kami tentunya ingin Pak Basuki bebas, " kata dia.

Sementara itu, di luar Gedung Kementan, masa yang hadir dalam persidangan kali ini relatif lebih sedikit dari biasanya. Walau begitu, Polisi tidak mengendurkan pengamanan sama sekali."Kami tetap siagakan ribuan personil, mereka disebar di beberapa pos. Akses Jalan menuju. Ragunan juga kembali ditutup," terang Kabid Humas Polda Metrojaya, Kombes Argo Yuwono di lokasi.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Mudzakir menilai Majelis Hakim ‎Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak harus memvonis terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.

Menurut Mudzakir, hakim dapat saja memvonis di atas tuntutan JPU yang sebelumnya menilai Ahok bersalah dengan melanggar Pasal 156 KUHP yang dituntut satu tahun penjara, dengan masa percobaan dua tahun."Jadi hakim boleh memvonis di atas tuntutan jaksa, karena mereka memeriksa secara objektif. Jadi tidak terpaku pada tuntutan jaksa," ujar Mudzakir.

Mudzakir juga menyarankan hakim sebaiknya mempertimbangkan ‎unsur keutuhan NKRI dalam menjatuhkan putusan terhadap Ahok nantinya.Dalam konteks NKRI yang berfalsafahkan kebhinekaan, tindak pidana penghinaan terhadap kitab suci kata Mudzakir, dapat mengancam kebhinekaan.

Apalagi itu dilakukan oleh seseorang yang tidak mengimani kitab suci tersebut.‎"‎Umpan ini harus ditangkap oleh hakim. Bahwa ini ancamannya terhadap NKRI. Ini negara yang berbhineka tunggal ika, maka ancaman terhadap kebhinekaan itu, harusnya lebih berat‎," tuturnya.

Mudzakir khawatir, ‎vonis ringan tidak akan memberi efek jera bagi pelanggaran terhadap penodaan agama. "‎Jadi orang tak membuat perhitungan terhadap (perbuatan penodaan agama,red). Karena dalam praktik penegakan hukum, ancamannya ringan," pungkas Mudzakir.

Ketua Umum Advokat Muslim NKRI, Alkatiri menganggap jaksa penuntut umum berkomplot dengan penasihat hukum atas tuntutan rendah kepada terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, tuntutan satu tahun tidak pantas untuk terdakwa penista agama."Pada awal, hakim katakan 20 April waktunya tinggal sedikit, mereka toh tidak keberatan dengan penundaan. Diduga mereka satu tim (JPU dan penasihat hukum)," kata dia usai sidang.

Oleh karenanya, pihaknya akan mengajukan indikasi pemufakatan itu kepada Komisi Kejaksaan (Komjak). "Ini tidak wajar, kami akan laporkan ke Komisi Kejaksaan. Tapi kami belum tahu putusan hakim seperti apa," kata dia.

Kejanggalan itu, menurutnya karena tuntutan tidak sesuai dengan Pasal 156 KUHP dan 156a KUHP yang disangkakan pada Gubernur DKI Jakarta itu. Bahkan, tambah dia, ada upaya amputasi pada Pasal 156a dalam pembacaan tuntutan itu. "Unsur sudah memenuhi semuanya, tapi 156a sudah diamputasi. JPU bertindak seolah-olah membacakan pledoi. Saya pikir itu sudah ada kerja sama," kata Alkatiri. (jpg)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir