Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 113 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 159 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Jaksa Agung Semestinya Mundur


JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan bukan hanya menyingkap indikasi rasuah pengelolaan dana desa. Tapi juga menunjukan bahwa Kejagung gagal melakukan reformasi seiring masih ada jaksa yang terlibat korupsi. ”Jaksa Agung M. Prasetyo sudah seharusnya mundur,” kata Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) di Jakarta, kemarin (4/8).

Desakan agar Prasetyo mundur dari jabatan orang nomor satu di Kejagung bukan tanpa alasan. Setidaknya, kata Miko, tertangkapnya Kepala Kejari (Kajari) Pamekasan Rudy Indra Prasetya menjadi catatan suram reformasi kejaksaan dibawah kepemimpinan politikus Partai Nasdem tersebut. ”Ini fenomena besar, seharusnya direspon (jaksa agung) positif,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, jaksa korup bukan hanya kali ini saja mencuat. Di masa kepemimpinan Prasetyo, ada 5 orang jaksa yang ditangkap KPK karena ditengarai menerima suap dari pihak yang berperkara di kejaksaan. Capaian buruk itu, kata Miko, mestinya menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Prasetyo sebagai jaksa agung.

Menurut Miko, selain faktor pimpinan yang tidak memiliki visi pembaharuan, lambatnya reformasi kejaksaan juga disebabkan gaya hidup (lifestyle) jaksa yang tidak semestinya. Misal, kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang baru-baru ini menggelar turnamen catur dengan hadiah ratusan juta. ”Jaksa itu harusnya lebih fokus pekerjaan utama (penegakan hukum, Red),” kritiknya.

Secara etik, gaya hidup semacam itu beresiko mempengaruhi kinerja jaksa. Juga, tidak tertutup kemungkinan ada konflik kepentingan yang membuat jaksa tidak lagi independen dalam menjalankan tugasnya. ”Sekali lagi, presiden jangan hanya fokus pada reformasi ekonomi, tapi juga reformasi hukum. Apa yang bisa dibanggakan dari reformasi hukum sekarang ini ?,” imbuhnya.

Bukan hanya itu, pria berkacamata itu juga menyorot tidak adanya mekanisme komplain di kejaksaan dalam pengurusan perkara terkait pengelolaan dana desa. Seperti di Pandeglang, Banten, misalnya, kades tidak bisa menguji sejauh mana kasus korupsi dana desa yang tengah diusut kejari setempat. ”Rasa aman bagi kades untuk mengelola dana desa belum diciptakan,” paparnya.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menambahkan, kinerja kejaksaan selama ini memang masih jauh panggang dari api. Dia mencontohkan kinerja kejaksaan sepanjang November 2014 hingga Oktober 2016 lalu yang menangani 24 kasus korupsi. Namun, 16 kasus masih di penyidikan dan hanya 8 perkara yang naik penuntutan.

”Dari situ saja bisa diambil kesimpulan bahwa kinerja kejaksaan agung belum memuaskan,” ucap perempuan berambut keriting ini. Pihaknya berharap pengawas internal kejaksaan dan komisi kejaksaan (komjak) meningkatkan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap para jaksa. ”Dan harus lebih proaktif menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan jaksa.”

Disisi lain, KPK terus mendalami indikasi “permainan” perkara yang dilakukan Kajari Pamekasan. Tim penyidik kemarin melakukan penggeledahan secara paralel di 4 lokasi. Yakni, di kantor bupati Pamekasan, rumah dinas bupati, kantor inspektorat dan kantor kejari. ”Kegiatan dilakukan mulai pukul 15.00,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati.

KPK juga berupaya mengupas lapis demi lapis indikasi korupsi proyek pembangunan yang menggunakan dana desa di Pamekasan. Berdasar laporan, korupsi dana desa di wilayah tersebut tidak hanya terjadi di Desa Dasok. Tapi juga di desa lain. ”Rencananya penyidik akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Pamekasan besok (hari ini, Red),” terangnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memperingatkan aparat agar tidak bermain-main dengan dana desa. ’’Sudah sejak awal saya sampaikan, ini uang banyak lho,’’ tegasnya usai membuka Rapimnas Partai Hanura di Hotel Stones Legian, Bali, kemarin. setiap tahun, anggaran dana desa selalu bertambah besar.

Selama tiga tahun ini, tutur Jokowi, total dana desa yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 127 triliun. Pada 2015 dana desa cair sebesar Rp 20 triliun. Kemudian meningkat lagi lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Tahun ini, dana yang dikucurkan bernilai Rp 60 triliun. Jumlah itu bakal ditambah lagi pada 2018.

Jokowi menuturkan, kucuran dana desa itu memiliki misi khusus. Yakni, membuat uang berputar di desa, sehingga mendongkrak daya beli masyarakat. Karena itu, manajemen dana desa harus direncanakan dan diorganisir dengan baik. juga harus ada pendampingan saat eksekusi penggunaan dana. ’’Juga harus ada pengawasan, controlling, checking, yang terus menerus. Itu uang gede banget,’’ tambah Presiden 56 tahun itu.

Terpisah, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengingatkan hal serupa. Disinggung mengenai evaluasi kinerja TP4, Teten tidak menjawab langsung. Dia hanya menjelaskan, TP4 dibentuk memastikan setiap proyek pembangunan maupun pengadaan barang dan jasa tidak terhambat. TP4 mengawasi sejak awal dan mengingatkan ketika mulai ada potensi penyimpangan, sehingga tidak sampai dilakukan.

Dengan pengawasan semacam itu, diharapkan bisa terjadi percepatan proses pembangunan. ’’Dan tidak ada lagi tindakan-tindakan hukum yang tidak perlu, karena kejaksaan sudah ikut di dalam proses pelaksanaan pengadaan,’’ terangnya saat ditemui usai salat Jumat di samping Istana Merdeka kemarin.

Dalam hal dana desa, lanjut Teten, semua aparat yang terkait seharusnya sejak awal sudah paham tujuan turunnya dana desa. Dana tersebut berfungsi menggerakkan perekonomian, mengerek daya beli, termasuk di dalamnya menciptakan lapangan pekerjaan.

Bahkan, dalam pembangunan fisik desa, Presiden sudah meminta agar jangan menggunakan kontraktor. Cukup berdayakan warga desa yang masih menganggur, sehingga ada penyerapan lapangan kerja. ’’Mestinya (dana desa) ini jangan diganggu lah,’’ tambahnya.

Sementara itu,  pengamat ekonomi INDEF Eko Listiyanto menuturkan kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oknum pemerintah daerah,  menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat monitoring atau pengawasan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Sebab, pengelolaan dana desa yang kurang tepat mayoritas disebabkan oleh SDM yang memang belum paham atau mumpuni terhadap prosedur penggunaan dana tersebut. Di samping itu,  integritas para pengelola dana desa di daerah juga dipertanyakan.

"Lebih baik pemerintah baik pusat maupun daerah,  tapi khususnya daerah untuk fokus untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni dan berintegritas.  Selain itu proses pengawasan juga ditingkatkan,  tidak hanya dari pemerintah tapi masyarakat juga sebaiknya membantu.  Misalnya karang taruna itu bantu mengawasi penggunaan dana desa di daerahnya, "paparnya saat dihubungi kemarin.  

Eko pun menekankan,  tidak perlu mengurangi anggaran dana desa akibat adanya kasus-kasus penyelewengan di daerah.  Sebab,  dana desa sangat berperan dalam mengatasi persoalan ketimpangan dan kemiskinan.  Dengan adanya pembangunan desa,  maka dampak jangka panjangnya bisa mengurangi maraknya urbanisasi.

Selain itu,  dia juga menyarankan agar pemerintah pusat lebih jeli dalam menyalurkan dana desa.  Bagi daerah yanf memang proses pengawasannya sudah bagus,  maka dananya bisa ditambah. Sebaliknya,  jika daerah tersebut tidak mampu mengelola dana desanya dengan baik,  anggarannya sebaiknya dipangkas.

"Tidak semua daerah pengelolaan dana desanya jelek.  Jadi sebaiknya untuk daerah yang pengelolaan dana desanya transparan dan sudah baik,  bisa ditambah.  Sementara aspek governancenya kurang bagus,  ya jangan jor-joran diberinya, "imbuhnya. (tyo/byu/ken)

Beri komentar


Security code
Refresh