Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 248 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 271 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 702 | Komentar

Baca


Pemprov Bingung Cabut Ijin Tambang



SERANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten mengaku bingung cara mencabut izin tiga perusahaan tambang yang masa izinnya sudah kedaluarsa. Sebab, izin tersebut awalnya dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota.

Namun setelah adanya undang-undang 23/2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan pengelolaan pertambangan ditangani pemerintah provinsi. Kepala DPMPTSP Banten Wahyu Wardhana menjelaskan, sesuai aturan, soal pertambangan memang sudah menjadi kewenangan provinsi. Namun belum ada mekanisme terkait pencabutan izin tersebut.

Belum pernah ada aturan mengenai pencabutan izin. "Itu memang kewenangan provinsi, tetapi mekanismenya belum diatur. Gimana caranya mau nyabut. Kan dulunya SK bupati/walikota. Rekomendasinya siapa kan, makanya kita pelajari dulu," ujar Wahyu, Senin (7/8).

Wahyu mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan dan dinas terkait soal perpanjangan izin pertambangan. "Semuanya kan kewenangan gubernur. Kalau pendelegasian (mengeluarkan) izin kan memang ada di kita (PTSP). Maka koordinasi dulu, kita enggak mau melaksanakan kalau menabrak aturan," ujarnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi menambahkan, pihaknya sudah memberikan rekomendasi pencabutan ke DPMPTSP atas tiga perusahaan yang tidak memperpanjang izin.

"Rekomendasi sudah, nanti tinggal tindaklanjutnya dari PTSP lah. Yang mencabut itu PTSP. Unit yang bisa mengeluarkan izin, berarti harus bisa juga mencabut izin," ujar Eko. Eko mengaku sudah menyurati 4 perusahaan di Kabupaten Lebak agar menghentikan aktivitas tambangnya. "Sudah dihentikan aktivitas, kalau secara administrasi formalitasnya kan harus ada surat (pencabutan izin).

Tapi menyurati ke perusahaannya sudah, agar tidak boleh beroperasi," kata Eko. Dijelaskan, total perusahaan tambang di Banten ada 224 perusahaan. Dari jumlah itu, 44 perusahaan dinilai bermasalah soal legalitas dan lainnya.

"Bukan berarti seratusan lainnya itu tidak ada masalah. Ada kewajiban-kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Contoh mereka harus menyimpan jaminan pasca tambang, jaminan reklamasi. Masih ada seratusan itu dan sudah kita surati, harus dilaksanakan, kalau tidak melakukan dihentikan sementara," ujarnya.

Eko mengakui pengawasan industri tambang menjadi kesulitan ESDM Banten. Menurutnya, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Memang problem kita itu pengawasan ada di pusat, sehingga provinsi sulit menganggarkan untuk pengawasan, karena perlu ke lapangan, cek satu-satu, ini kesulitan kita," ujarnya.

Rencananya, lanjut Eko, akan ada lima inspektur tambang dari kementerian yang akan ditempatkan di Banten untuk melaksanakan pengawasan industri tambang. "Ada lima orang ditarik dari pusat ditempatkan di Banten. Kita minta ditempatkan di sini. SK penempatannya sudah ada. Nanti lain-lainnya melalui APBN, bisa melakukan. Kita bisa kerjasama dengan mereka," ucapnya.

Terpisah, belasan tahun warga Pasir Roko, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, menghirup debu kotor yang ditimbulkan dari aktivitas keluar masuk kendaraan penambang pasir darat. Di Desa Cimarga terdapat 10 perusahaan tambang pasir sudah beroperasi dari semenjak tahun 2000 sampai saat ini.

“Dari semenjak saya belum menikah sampai menikah di tahun 2002 hingga sekarang sudah punya anak duduk di bangku SMP masih saja disiksa dengan udara kotor. Padahal kami ini sudah capek dan berharap tambang pasir ditutup permanen,” kata Marni, warga Kampung Pasir Roko, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Senin (7/8).

Menurut Marni, penambangan pasir tidak hanya mengotori udara, tetapi juga rumah masyarakat. “Tiap pagi teras rumah dibersihkan, eh dalam beberapa jam langsung penuh dengan debu," katanya.
Jalanan depan rumah Marni memang parah, penuh dengan ceceran lumpur campur pasir basah yang jatuh dari truk pengangkut pasir. "Itu beroperasi 24 jam tidak pernah berhenti,” katanya.

Sejak lama, lanjut Marni, warga tidak pernah merasakan hidup nyaman di desa tersebut. “Kalau tidur, terdengar suara mesin. Kebetulan jarak rumah saya dengan lokasi tambang 50 meter saja, jadi kebagian debu sama bisingnya saja,” katanya.

Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak Surya membenarkan soal tambang pasir yang dikeluhkan warga tersebut. "Sebetulnya kalau tidak terbentur dengan kewenangan sudah ditutup karena memang banyak lokasi tambang pasir yang melanggar perda.

Perda di kita kan tidak boleh kendaraan bermuatan pasir basah melintas tapi kenyataannya masih banyak melanggar,” katanya. Salah satu lokasi tambang pasir, saat ini menjadi sorotan ialah di lokasi tambang  Blok Intan Jaya, Kecamatan Cimarga. “Lokasi di Intan Jaya katanya mengantongi ijin tapi pas kita ke sana ternyata belum.

Tadinya dari provinsi mau bersama-sama kita mengecek ke sana tapi setelah ditunggu dari pagi hingga sore gak juga datang, tapi untuk perusahaan tambang pasir kebanyakan ijinnya belum pada lengkap,” katanya. (rahmat/purnama)

Beri komentar


Security code
Refresh