Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 117 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 161 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


45 Ormas Islam Kepung Gedung DPRD



SERANG – Ratusan orang dari 45 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Banten menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (11/8).

Aksi 'pengepungan' itu dilakukan sebagai bentuk penolakan atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.  Pantauan Banten Raya, meski aksi direncanakan digelar pukul 13.00 WIB namun konsentrasi massa sudah terjadi beberapa jam sebelumnya di Masjid Raya Albantani, KP3B.

Mereka ingin menggelar Salat Jumat bersama sebelum aksi, sedangkan peserta aksi perempuan menunggu di sekitaran masjid. Sekitar pukul 13.30 WIB, menggunakan sorban dan sejumlah atribut aksi, mereka mulai bergerak ke gedung parlemen. Banyaknya jumlah peserta aksi sempat membuat ruas jalan di KP3B tersendat meski tak berlangsung lama.

Setibanya di titik tujuan, mereka langsung menggelar orasi. Puluhan aparat kepolisian dan dua kendaraan taktis pun bersiaga mengawal jalannya aksi. Setelah 15 menit berorasi, perwakilan massa diperkenankan untuk beraudiensi.

Untuk audiensi mereka hanya diterima oleh seorang anggota DPRD Banten yaitu Sanuji Pentamarta dari Fraksi PKS. Sementara perwakilan mereka beraudiensi, massa di luar gedung terus menggelar orasi.
Koordinator Aksi Jauhari mengatakan, aksi digelar dalam rangka menyikapi terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dimana pemerintah telah menunjukan arogansi kekuasaan.

Selain itu, pemerintah juga telah menunjukan sikap sebagai rezim represif dengan menghilangkan prinsip-prinsip keadilan.  “(Melalui Perppu) pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang dan menilai secara sepihak menurut kepentingan maupun kemaunanya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadilan telah mati di Indonesia.

Perppu juga berpotensi menumbuhkan instabilitas di tengah masyarakat, khususnya umat Islam bangsa Indonesia,” ujarnya.  Ia menuturkan, aksi itu juga merupakan bentuk kekhawatiran munculnya pemerintahan yang otoriter. “Kami dari 45 ormas Islam di Banten ada kekhawatiran itu (Perppu-red) menjadi pintu masuk sifat otoriter padahal bangsa sudah dibina setelah reformasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu mereka pun menyampaikan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) Enting Ali Abdul Karim. Pertama, UU Nomor 17 Tahun 2013 seharusnya menjadi dasar penegakan hukum bagi pemerintah untuk membimbing, membina dan menyelesaikan segala persoalan secara konstitusional terhadap ormas.

Kedua, tidak ada satupun dalil yang menyatakan keadaan genting yang memaksa sebagai dasar  logis pemerintah untuk segera menggeluarkan Perppu. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki landasan yuridis sebagai mana diatur pasal 22 UUD 1945.

Ketiga, Perppu bersifat subjektif, memaksa, otoriter dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintah untuk menstigmatisasi gerakan dakwah islam. Keempat, Perppu sangat berpotensi menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, perpecahan, perseteruan horizontal dan disintegrasi nasional.

Kelima, perppu bertentangan dengan semangat gerakan reformasi 1998 dan mengarah pada upaya menghidupkan kembali asas tunggal pada masa orde baru. Keenam, mereka meyakini ormas Islam selama ini telah banyak membantu dan berjasa dalam pembinaan masyarakat berbangsa dan mengedepankan ahlak.

Ketujuh, umat Islam Banten mendorong MK melalui majelis hakim yang bersidang atas gugatan Perppu agar dapat bersikap independen, berani berdiri di atas keadilan hukum dan tidak terpengaruh tekanan politik. Kedelapan, umat islam Banten yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam mendesak kepada DPR RI dan DPRD Banten agar berpihak kepada kemaslahatan bangsa dengan menolak Perppu.

“Terakhir kami mendesak kepada ketua DPRD Banten meneruskan penyataan sikap kami ini kepada DPR RI agar menjadi bentuk dukungan, dorongan dalam menjaga kemaslahatan umat dengan jalan menolak Perppu. Kami Aliansi Ormas Islam Banten dengan ini menyatakan menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas,” ungkapnya.

Sanuji Pentamarta satu-satunya anggota DPRD Banten yang menemui perwakilan aksi damai mengatakan, pada dasarnya sebagai anggota DPRD sudah seharusnya mendengarkan setiap aspirasi dari masyarakat. Dia pun mengaku, akan meneruskan apa yang disampaikan Aliansi Ormas Islan Banten ke pimpinan DPRD Banten untuk segera ditindaklanjuti.

“Sebagai wakil rakyat tentu harus memerjuangkan apa yang disuarakan rakyatnya. Kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan tupoksi yang dimiliki,” tuturnya.

Setelah mendengar jawaban itu audiensi pun berakhir dan hasilnya disampaikan kepada  peserta aksi damai melalui pengeras suara di mobil komando. Tak lama, massa pun membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 15.30 WIB. (dewa)








Beri komentar


Security code
Refresh