Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 130 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 174 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 626 | Komentar

Baca


DPRD Minta Saham di bjb Ditarik


SERANG - DPRD Banten meminta Pemprov Banten menarik saham atau penyertaan modal di Bank bjb senilai Rp130 miliar (5,7 persen). Dana itu rencananya akan dipindahkan ke Bank Banten untuk memperkuat modal Bank Banten.

Namun Gubernur Banten Wahidin Halim dikabarkan justru ingin meningkatkan nilai saham di Bank bjb agar deviden (bagi hasil untung) yang diterima setiap tahun bisa lebih meningkat. Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, Bank Banten yang sudah dibentuk Pemprov Banten harus dibesarkan. Untuk itu, perlu tambahan modal agar kondisi Bank Banten lebih prima.

"Menurut hemat saya, tidak perlu kita tambah lagi modal ke bjb. Buat apa? Justru kita akan mendorong dilakukan divestasi (pengurangan aset baik dalam bentuk finansial atau barang). Anggaran yang ada di bjb itu akan kita tarik semua, dan dimasukan ke Bank Banten," ujar Asep, Senin (11/9).

Menurut Asep, rencana penarikan saham di Bank bjb sudah muncul saat Pemprov Banten dipimpin Penjabat Gubernur Nata Irawan. Namun rencana itu terhenti karena masa tugas Nata Irawan keburu habis. Untuk itu, persoalan divestasi ini harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan gubernur (baru) selaku pemegang saham dan pemegang kebijakan di Pemprov Banten.

"Karena memang sekarang ini ada gubernur baru (Gubernur Wahidin Halim-red), ya kita serahkan ke gubernur baru. DPRD kan hanya mengingatkan saja, tapi kita mendorong itu dilakukan," tegas Asep.
Asep menyampaikan, proses divestasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebab, harus ada proses penjualan saham di bursa saham.

"Bisa satu tahun itu. Ya tapi bertahap lah. Saya sudah minta Komisi III agar membuat kesimpulan hasil rapat (internal), agar segera mengirimkan surat yang isinya salah satunya adalah tentang penyertaan modal untuk Bank Banten sesuai amanat perda dan RPJMD, dan kedua (dorongan) soal divestasi bjb," jelasnya.

Asep berpendapat, modal Bank Banten perlu ditambah lagi agar perusahaan itu semakin sehat dan kuat. Hal itu pun berguna untuk menjaga agar Pemprov Banten tetap menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Banten.

"Kalau kita tidak tambah, kemudian pemegang saham lain malah menambahkannya, nanti kita bisa tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas. Atuh kalau saham kita (Bank Banten) sedikit, sama aja itu sih, mending enggak usah bikin bank. Kasih (modal) ke bjb lagi aja," tegasnya.

Asep berkeyakinan jika seluruh modal di Bank bjb dimasukan ke Bank Banten, maka dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun, Bank Banten sudah bisa memberi deviden kepada Pemprov Banten. Untuk itu, Asep mendorong direksi Bank Banten melalui prospek bisnisnya ke depan, harus bergerak cepat untuk memulihkan kondisi Bank Banten agar lebih sehat.

"Ya ibaratnya kita kan membeli rumah yang atapnya bolong-bolong, temboknya sudah kusam, dan lainnya, jadi harus direnovasi dulu biar bagus. Butuh kesabaran memang. Artinya, ini menjadi satu langkah politis ketika kita menyetujui adanya proses akuisisi bank. Karena membuat bank baru (konvensional), butuh anggaran Rp 3 triliun. Tapi ini (Bank Banten) menjadi percontohan buat provinsi lain di Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina saat dikonfirmasi membenarkan adanya pernyataan Penjabat Gubernur Nata Irawan yang akan menarik saham di Bank bjb, saat RUPS (rapat umum pemegang saham) awal 2017. Tetapi, rencana ini belum ditindaklanjuti oleh Gubernur Wahidin Halim.

"Karena apa, divestasi terhadap Bank bjb itu tidak bisa serta merta seperti perusahaan biasa, karena bjb itu sudah perusahaan Tbk. Prosesnya harus melalui proses penjualan saham. Malah ada informasi yang terungkap justru (Wahidin Halim) akan mempertahankan, tidak harus (dijual). Malah jangan-jangan akan ditambah. Itu (informasi) benar tuh," ujar Hudaya.

Alasannya, lanjut Hudaya, sepanjang deviden yang diperoleh dari Bank bjb itu memiliki arti untuk pendapatan asli daerah (PAD) Banten, maka akan dipertahankan. Hudaya pun mengungkapkan, dari penyertaan modal di Bank bjb sebesar Rp130 miliar, nilai deviden terakhir pada tahun 2016 di angka Rp49 miliar.

"Yang terpenting kalau kita ingin beri tambahan, bagaimana kita dorong kesanggupan memberi deviden yang lebih besar. Nah itu yang akan dilakukan oleh gubernur. Tinggal menunggu saja nanti keputusannya," tegasnya.

Terkait Bank Banten, Hudaya mengatakan bahwa ada rencana divestasi posisi Bank Banten bukan lagi sebagai anak perusahaan PT Banten Global Development (BGD), namun langsung dimiliki pemprov. "Nah kalau ini sudah keluar suratnya. Jadi nanti ada proses divestasi ke BGD.

Divestasinya dalam posisinya. Ini butuh perda karena penyertaan modalnya itu kan dibuat lewat perda. Cacatan modal yang ada di Bank Banten itu kan jadi aset BGD, maka ini harus dipisahkan. Nah itu nanti harus dengan perda, karena dulu mengantarkannya dengan perda," katanya.

Hudaya menjelaskan, gubernur sudah mendorong agar perda itu terbit pada tahun 2017 ini. "Kalau bisa perdanya terbit tahun ini, supaya tahun depan itu ketika proses pengalihan dan ada penambahan modal, itu (statusnya) sudah lebih jelas. Sehingga nanti target-target tagihan (deviden) yang sudah dirancang dalam RPJMD selama lima tahun mendatang, bisa lebih jelas," ujar Hudaya.

Rencana penjualan saham milik Pemprov Banten di Bank bjb ini rupanya telah didengar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Yang saya dengar (Pemprov Banten) mau lepas saham, karena pemerintah Banten mau fokus sama BPD Banten (Bank Banten),” ujar Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Noor Rahman, akhir Agustus 2017.

Diketahui, komposisi pemegang saham mayoritas di Bank bjb saat ini masih dikuasai Pemprov Jawa Barat (Jabar) sebesar 38,26 persen, disusul Pemkot se-Jawa Barat 23,61 persen. Pemprov Banten sendiri mengempit 520 juta lembar saham atau 5,37 persen, kemudian Pemkot se-Provinsi Banten 7,76 persen, dan sisanya 25 persen dipegang publik. (rahmat)

Beri komentar


Security code
Refresh