Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 495 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 610 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 487 | Komentar

Baca


Sidang Praperadilan Kasus Korupsi E-KTP Gugatan Setnov Dianggap Melenceng


JAKARTA – Sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akhirnya digelar perdana kemarin (20/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang pembacaan gugatan pihak Setnov setelah sebelumnya mereka mengajukan penundaan. Pihak Setnov diwakili tim advokasinya. Mereka menyatakan bahwa tuduhan KPK sekaligus penetapan ketua umum Partai Golkar sebagai tersangka korupsi dana proyek kartu tanda penduduk elektonik (e-KTP) itu tidak berdasar. ”Alasan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, karena pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara KTP-el,” kata kuasa hukum Setnov Ida Jaka Mulyana dalam sidang.

Sebelumnya, dalam putusan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta memang tidak disebutkan nama Setnov. Bahkan tidak ada di dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam pertimbangan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, hanya disebutkan tiga nama politisi sebagai pihak yang diperkaya dari proyek e-KTP. Yakni Miryam S Haryani, Markus Nari, dan Ade Komarudin.

Selain itu, tim advokasi Setnov juga menilai bahwa penetapan tersangka tidak sah. Sebab, langkah hukum itu tidak dibarengi dengan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). ”Pada 17 Juli 2017 pemohon (Setnov) mengemukakan dalam konferensi pers bahwa pemohon telah ditetapkan tersangka. Namun, pemohon baru menerima SPDP tanggal 18 Juli pukul 19.00,” ujar Agus Trianto, kuasa hukum Setnov lainnya.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi bakal menjawab semua tuntutan itu dalam sidang lanjutan Jumat (22/9) besok. Dia memastikan semua yang dilaksanakan KPK sudah sesuai prosedur. Termasuk penetapan Setnov sebagai tersangka. ”Hak dari pemohon untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan,” ujar Setiadi usai sidang.

Meski demikian, Setiadi sempat mengkritik surat permohonan gugatan pemohon. Menurut dia, beberapa poin dalam gugatan itu tidak sesuai fakta. Misal, di butir 26 halaman 20. Pihak Setnov mengatakan bahwa klien mereka ditahan. Padalah, sampai saat ini KPK belum melakukan penahanan. ”Terus ada permintaan supaya dikeluarkan dari tahanan, tahanan yang mana? Jadi tidak sesuai fakta,” ucapnya.

KPK pun sudah menyiapkan sejumlah ahli untuk menghadapi perlawanan pihak Setnov. Baik ahli hukum pidana maupun hukum acara pidana. Ahli yang dihadirkan itu yang nantinya menyampaikan teori terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Setnov. ”Kurang lebih tiga sampai empat orang,” ujarnya. (jpg)

Beri komentar


Security code
Refresh