Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 509 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 631 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 497 | Komentar

Baca


Guru Honorer Ancam Berhenti Mengajar


SERANG - Sejumlah guru honorer di Kota Serang yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Kota Serang mengancam akan berhenti mengajar bila tidak diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) oleh pemerintah. Pasalnya sampai saat ini nasib para guru tidak jelas, sementara honor yang mereka terima dari sekolah sangat kecil.

"Kami akan berangsur-angsur mengundurkan diri kalau tidak jelas status kami," kata Jasar, guru honorer SD Negeri Tegal Kembang, Kecamatan Walantaka, saat audiensi dengan Komisi I DPRD Kota Serang di ruang aspirasi DPRD Kota Serang di Kecamatan Cipocok Jaya, Jumat (22/9).

Jasar mengatakan bahwa nasib guru honorer saat ini sangat memprihatinkan. Mereka hanya mendapatkan honor dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang besarannya maksimal hanya 15 persen dari besaran dana BOS sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2017. Dana BOS yang jumlahnya sangat bergantung pada jumlah siswa tidak dapat dijadikan patokan pendapatan.

Hal ini bisa diambil contoh dari sekolah yang siswanya sedikit maka dana BOS yang diberikan pemerintah akan kecil. Bila dana BOS kecil, maka ketika akan dibagikan kepada guru honorer jumlah uang yang diterima akan semakin kecil. Ia sendiri mengaku hanya mendapatkan honor Rp 600 ribu per bulan dari dana BOS.

Sementara guru lain ada yang hanya mendapatkan Rp 200 ribu bahkan ada yang hanya Rp 100 ribu per bulan karena jumlah siswa di sekolah mereka sedikit.  "Makanya kami sekarang mempertanyakan ada tidak kesempatan kami diangkat jadi PNS (ASN-red)?" kata Jasar.

Jasar mengungkapkan lebih baik ia berhenti mengajar di sekolah negeri dan pindah mengajar di sekolah swasta bila nasibnya menjadi ASN tidak jelas.  Syamsudin, guru honorer SD Negeri Kaligandu, yang merupakan koorlap Forum Honorer Kategori 2 Kota Serang, mengatakan bahwa kedatangan para guru honorer ini bertujuan mempertanyakan nasib mereka.

Para guru ini juga mendorong agar DPRD Kota Serang mendesak pemerintah pusat agar segera mengangkat para guru honorer, baik yang K2 maupun yang non kategori, menjadi ASN. Ia memperkirakan jumlah guru honorer K2 dan non kategori hampir 3.000 orang. Sementara khusus untuk guru K2 jumlahnya hanya 230 orang.

Dalam kesempatan itu ia juga mendorong agar Pemerintah Kota Serang memberikan tunjangan kepada guru honorer yang besaran honornya disesuaikan dengan kekuatan APBD Kota Serang. Sebagai gambaran guru honorer di Kabupaten Serang mendapatkan tunjangan sebesar Rp 600 ribu. Sementara guru honorer di Kota Cilegon mendapatkan Rp 450 ribu.

"Kalau bisa lebih dari Kabupaten tapi kalau tidak bisa, ya berapa pun kita terima," kata Syamsudin.  Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Serang Yoyo Wicahyono mengungkapkan bahwa pengangkatan ASN sampai saat ini merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan Pemerintah Kota Serang.

Karena itu ia tidak bisa mengatakan bisa atau tidak mengangkat para guru honorer ini menjadi ASN. Ia mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan pengangkatan ASN harus melalui seleksi, memenuhi batas umur, dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan yang diajarkan kepada siswa.

"Yang harus kita dorong revisi undang-undangnya dulu. Kalau untuk mengakomodir keinginan mereka diangkat secara otomatis karena sudah mengabdi. Selama undang-undang tidak diubah kita akan bilang tidak bisa," ujarnya.

Ia mencontohkan PTT Bidan Desa di Kota Serang pernah mengikuti tes dalam rangka pengangkatan CPNS. Dari 55 orang honorer yang dites 48 orang di antaranya lulus. Sementara sisanya tidak lulus. Mereka yang tidak lulus akibat beberapa sebab, di antaranya karena mengundurkan diri dan umur yang sudah tidak memenuhi syarat.

Yoyo mengungkapkan bahwa dalam data base terdapat 638 honorer di Kota Serang yang sudah dilaporkan ke Menpan RB dan sudah dikunci oleh Menpan RB. Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48.
Sekda Kota Serang Tb Urip Henus mengatakan bahwa Pemerintah Kota Serang berkeinginan bukan hanya pendidik tetapi juga tenaga kependidikan yang diangkat menjadi ASN karena antara pendidikan dan tenaga kependidikan tidak bisa dipisahkan. Ia memperkirakan terdapat 3.000 orang pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Serang.

Meski demikian Pemerintah Kota Serang tidak dapat mengangkat seorang honorer menjadi ASN karena tidak ada aturan seperti itu.  Terkait tunjangan yang diminta para guru honorer dan berkaca pada Pemkab Serang dan Pemkot Cilegon, Urip mengatakan bahwa ia meminta agar para guru honorer mencari tahu aturan yang digunakan Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang sehingga kedua daerah tersebut bisa memberikan tunjangan. Bila aturan dasarnya telah didapatkan, maka akan didiskusikan dengan DPRD Kota Serang agar bisa juga diterapkan di Kota Serang.  "Kalau aturannya oke dan dewan oke selesai," kata Urip.

Moch Rus'an dari Komisi I DPRD Kota Serang mengatakan bahwa komisi I meminta agar para guru honorer membuat data base guru honorer yang akan digunakan untuk keperluan data jumlah honorer. Data base tersebut juga akan sangat diperlukan ketika ada rapat dan pembahasan tindak lanjut mengenai masalah ini. Menurutnya sejauh ini data para honorer masih dipegang kepala sekolah.  "Isi data basenya nama, alamat, dan lama tugas," katanya.

Rus'an mengatakan bahwa pada prinsipnya sepanjang ada ruang sesuai kewenangan Pemkot Serang DPRD Kota Serang akan mendukung dengan mengalokasikan anggaran untuk tunjangan para guru honorer.  "Kota Serang sebagai kota pendidikan harusnya memperhatikan tenaga pendidikan," tuturnya. (tohir)

Beri komentar


Security code
Refresh