Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 507 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 629 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 496 | Komentar

Baca


Papa Kangkangi KPK


SERANG - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto untuk membatalkan surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis hakim tunggal PN Jaksel Cepi Iskandar yang mengadili gugatan Novanto menyatakan sprindik KPK tentang penetapan ketua DPR itu sebagai tersangka korupsi e-KTP tidak sah.

Hakim Cepi pada persidangan itu menolak eksepsi KPK atas gugatan Novanto. Menurutnya, sprindik KPK tentang penetapan Setnov -panggilan Setya Novanto- sebagai tersangka kasus e-KTP tak sesuai hukum. “Mengabulkan permohonan untuk sebagian.

Menyatakan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik 56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tidak sah,” ujar Cepi saat membacakan putusan. Menurut Cepi, dengan putusan itu maka perkara gugatan praperadilan yang diajukan Novanto telah selesai. “Dengan ini sidang dinyatakan selesai,” ucapnya.

Begitu sidang ditutup, kuasa hukum Setnov langsung menyalami Kepala Biro Hukum KPK Setiadi. Kuasa hukum KPK yang dipimpin Setiadi juga terlihat langsung berembuk. Sementara itu, KPK yang menjadi termohon dalam praperadilan tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto merasa kecewa.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan putusan Hakim Cepi membuat penanganan kasus korupsi yang merugikan masyarakat dan negara sebesar Rp. 2,3 triliun itu menjadi terkendala. "KPK kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan sore ini, karena upaya penanganan kasus KTP elektronik menjadi terkendala," ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/9).

Namun secara institusional pihaknya tetap menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan pertimbangan hakim yang kesimpulannya menetapkan tersangka Novanto tidak sah, KPK katanya akan mempelajari terlebih dahulu dan segera menentukan sikap setelah putusan tersebut.

Namun yang pasti, komitmen KPK dalam hal menangani kasus korupsi e-KTP tidak akan berhenti. Apalagi, diduga bnyak pihak yang terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek tersebut. "Ini tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum," tegas dia.

Nyatanya, sudah ada dua orang yang divonis bersalah. Yakni, pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. "Terutama karena KPK sangat meyakini adanya indikasi korupsi dalam pengadaan KTP elektronik ini, yang bahkan untuk dua orang terdakwa telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," pungkas Laode. (jpnn)

Beri komentar


Security code
Refresh