Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 507 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 629 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 496 | Komentar

Baca


17 TAHUN PROVINSI BANTEN Kota Serang Masih Tak Layak


SERANG- Hari ini Provinsi Banten genap berusia 17 tahun. Namun, memasuki usia remaja ini, pembangunan di Banten, terutama di Kota Serang sebagai ibukota provinsi, masih tidak layak.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, usia 17 tahun itu ibarat orang memasuki masa remaja. Maka sudah selayaknya pembangunan di Banten, menampilkan sikap layaknya anak remaja yang cepat dan gemar besolek (memperbaiki pembangunan).

"Memang pembangunan di Banten, khususnya Kota Serang sebagai ibukota provinsi, sangat terlambat dan tertinggal, Ibukota provinsi Banten ini masih tertinggal, sehingga butuh pemikiran dari semua pihak untuk melakukan langkah inovatif, terencana, terstruktur dan masif dalam membangun ibukota provinsi yang layak," ujar Asep, di ruang kerjanya, Selasa (3/10).

Menurut Asep, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak kurang-kurang dalam mendukung anggaran untuk Kota Serang menyusun program pembangunan. Untuk itu dibutuhkan kesepakatan dalam menyusun perencanaan dan program pembangunan yang mengedepankan skala prioritas, sehingga harapan masyarakat Kota Serang khususnya, dan Banten pada umumnya, menjadi kota yang layak sebagai ibukota provinsi bisa terwujud.

"Saya apresiasi kepala gubernur dan wakil gubernur yang melakukan kebijakan langsung dalam membangun Kota Serang. Gubernur dan wakil gubernur menyadari bahwa Kota Serang sebagai tampak mukanya Provinsi Banten, etalasenya Provinai Banten, harus lebih baik dari daerah lain. Maka hal itu butuh dukungan, baik dari Pemkot Serang maupun masyarakatnya untuk mewujudkan program gubernur itu," tegas Asep.

Asep meminta semua pihak menghilangkan ego sektoral, dan mengajak semua pihak mengedepankan pembangunan atas dasar kepedulian bersama. "Masyarakat pun harus hadir dalam hal mendisiplinkan diri dalam rangka pembangunan Kota Serang ini, misalnya menjaga kebersihan, ketertiban dan hal hal positif lainnya," katanya.

Rencana pembangunan Kota Serang harus disusun matang dengan memerhatikan skala prioritas. "Pembangunan itu mau dibawa ke arah mana dan dimulai dari mana. Harus jelas, dan terkonsep. Jadi ketika orang datang ke Serang itu sudah menggambarkan kondisi Kota Serang seperti apa.

Kuncinya harus ada program yang terkonsep dan jelas, inovatif, visioner progresif, semua itu harus terkoordinasi oleh seluruh pemangku kebijakan," ungkapnya. Menurut Asep, selama ini pembangunan Kota Serang tidak punya konsep yang jelas. Asep menyoroti pembangunan bidang transportasi.

Menurut Asep, jalur transporasi di Kota Serang masih semrawut dan kurang ada koordinasi antara petugas dishub, polisi dan organda (organisasi angkutan darat). "Akses transportasi dari kecamatan ke pusat kota dan pusat perniagaan masih tidak jelas. Harus ada revitalisasi tranporasi. apalagi saat ini kita tidak bisa menolak hadirnya transporasi jasa online. Maka ini harus ada regulasinya," jelas Asep.

Asep memprediksikan sepuluh tahun ke depan Kota Serang akan lebih ramai. Jika tidak ada konsep pembangunan yang terencana, maka kesemrawutan akan menjadi masalah pelik di Kota Serang. Untuk itu Asep menyarankan agar dilakukan perbaikan infrastruktur jalan, penataan izin mendirikan bangunan (IMB) di Jalan Ahmad Yani dan Dipenogoro, dan menata ruang publik agar tidak dijadikan lokasi berjualan.

"Trotoar jangan jadi tempat berjualan. Ini jarus dibuat regulasi. Harus menampung pedagang untuk dipusatkan di lokasi yang pas dan strategis, dengan dukungan moda transportasi. Jadi harus ada terobosan agar pembangunan tidak terpusat di satu titik saja.

Kalau walikota dan perangkatnya nanti tidak punya visi misi yang jelas, saya rasa (pembangunan) Kota Serang ini jadi auto pilot. Karena, dari sisi program pembangunan kita tidak bisa baca mau kemana. Transportasi harus menjadi prioritas, kalau tidak diambil sikap, pasti kemacetan terjadi dimana-mana.

Kalau pimpinam Kota Serang nanti tidak ada pemikiran seperti itu, jangan harap ke depan bisa maju," tegas Asep. Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui, keinginan masyarakat Banten sejak terbentuknya Provinsi Banten sampai saat ini memang belum semuanya terpenuhi. Salah satunya kesenjangan antar daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

"Jadi saya sekarang berjuang meletakan dasar undang-undang pembentukan provinsi itu untuk memenuhi harapan masyarakat," ujar WH.  Menurutnya, visi misi sebagai Gubernur Banten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 akan memberikan jawaban atas permasalahan Banten saat ini.

"Ada keterisolasian, ada ketidakterpenuhan berkaitan dengan sarana prasarana, seperti transportasi. Juga konektifitas antara satu daerah dengan daerah lain. Terjadi kesenjangan antara wilayah barat dan timur," kata WH.

Mantan Walikota Tangerag dua periode ini mengungkapkan, untuk mengatasi disparitas tersebut harus dengan pendekatan holistik dan komprehensif. Penanganannya tidak sekadar menempatkan kawasan industri merata di setiap daerah.

"Tapi, bagaimana kita menjaga keseimbangan dan mengurangi gap itu. Kita akan bangkitkan semangat ekonomi masyarakat di selatan. Lalu dengan pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional," jelasnya.

Dengan begitu, lanjut WH, masyarakat akan mendapat kemudahan dalam hal pelayanan, misalnya transportasi, kemudahan distribusi menjual barang, termasuk pembangunan pertaniannya.
"Mulai dari memodali pertaniannya sampai menjual hasil pertanian, kalau jalannya bagus kan efisien," kata politisi Partai Demokrat ini.

Selain itu, Wahidin juga memberikan perhatian lebih pada pelayanan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan. WH berpendapat, mengatasi kemiskinan itu bukan berarti harus membagikan uang. Namun, membangun kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu.

"Jadi masyatakat tidak terbebani. Penghasilan cukup buat makan, kita cegah jangan sampai dia keluar biaya lagi untuk kesehatan. Soal pendidikan juga, jangan sampai anak-anak sekolah terbebani secara ekonomi untuk membayar ongkos yang mahal menuju sekolahnya. Ada (siswa) yang jarak tempuh ke SMA-nya 20 kilometer, ke SMP 30 kilometer. Biaya ongkos sekolah mahal," katanya.

Terkait pembangunan di Provinsi Banten, Gubernur WH mengaku sedang melakukan evaluasi, baik bagi Kota Serang sebagai ibukota provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya. WH berpendapat, pembangunan di daerah dilihat dari manajemen yang dibuat pemimpinnya.

"Memang tergantung pada manajemen kota itu sendiri. Misalnya, Tangerang maju, gubernur melakukan pembinaan, kita bantu juga sebagai ibukota, kita rancang jalan alternatif yang akan memunculkan pembangunan," tegasnya. (rahmat)

Beri komentar


Security code
Refresh