Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 507 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 629 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 496 | Komentar

Baca


Nama WH Dicatut Untuk Proyek


SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungakpan bahwa namanya kerap dicatut oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mendapatkan proyek APBD. Namun dia menegaskan, bahwa itu adalah sebuah kebohongan karena tak pernah mengintervensi untuk urusan tersebut.  “Mau ambil proyek silakan sesuai aturan, ambil itu, ambil keuntungannya jangan berpikir untuk Wahidin Halim.

Saya sudah cukup, saya sudah bertahun-tahun jadi Walikota Tangerang, saya sudah cukup hidup sederhana,” ujarnya saat memberi sambutan di rapat paripurna istimewa DPRD Banten dengan agenda peringatan HUT ke-17 Provinsi Banten, Rabu (4/10).

Mantan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang itu menuturkan, kini sudah saatnya semua pihak tidak lagi saling sikut untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sekarang sudah saatnya untuk fokus membangun Provinsi Banten.

“Saya tegaskan enggak ada anak saya atau sodara saya ikut proyek. Saya mengajak ke semua untuk saling dukung, saling mengoreksi dan tidak perlu saling mengancam,” katanya.  Selain di peringatan HUT Banten, pernyataan serupa juga dilontarkan WH dalam sejumlah kesempatan.

Misalnya saja pada saat acara penandatanganan MoU antara Pemprov Banten dan Kejati Banten tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Pendopo  Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (29/9).

“Biasakan memang dari dulu begitu (nama kepala daerah sering dicatut-red). Ya enggak ada laporan cuma saya mengingatkan, pastinya ada yang mengaku ini mengaku itu.  Jangan mengaku saya orang ini, ya yang mengaku bukan hanya dari WH tapi ada yang mengaku juga dari kejaksaan kepolisian, banyak mengaku begitu,” katanya.

Disinggung apakah dia banyak menerima laporan namanya dicatut, WH membantahnya. Meski demikian dia mengaku tahu bahwa namanya kerap digunakan untuk kepentingan proyek. “Enggak banyak (yang lapor), cuma saya mah tahu saja meski enggak ada yang laporan juga. Laporan sih enggak ada tapi saya tahu,” ungkapnya.

Selain memberikan penegasan soal pencatutan namanya dalam peringatan HUT Banten juga WH memaparkan target yang akan dicapai pada periode kepemimpinannya. Selain memperkuat sektor pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, dia juga berencana untuk kembali memhidupkan proyek sport center yang sempat mangkrak pada 2018 mendatang.

“2018 sudah mulai peletakan batu pertama sport center, kita bangun stadion, bangun sarana atletik dan sebagainya termasuk lapangan badminton dan kolam renang, Insya Allah. Kita bisa buktikan bahwa Banten tidak kalah dengan DKI Jakarta dan Palembang,” tuturnya.

Fokus juga diberikan pada pemerataan pembangunan di 8 kabupaten/kota di Banten yang memiliki akar masalah utama yaitu ketimpangan pembangunan antara Banten Utara dan Selatan. Hal itu bisa dilihat dari pendapatan per kapita Kota Cilegon yang mencapai Rp 195 juta sedangkan Kabupaten Lebak hanya Rp 17,3 juta dan Kabupaten Pandeglang hanya sebesar Rp 17,9 juta.

Ketimpangan juga bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangsel di angka 80,11 yang menempatkannya  di atas DKI Jakarta. Tetapi di sisi lain IPM Kabupaten Lebak hanya sebesar 62,78.
"Oleh karena itu, peran kita sangat vital untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan Banten secara lebih adil dan merata.

Pemprov fungsinya tidak hanya sebagai pimpinan daerah otonom tapi juga wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Tokoh Masyarakat Provinsi Banten Tubagus Fakhri mengatakan, di usia yang sudah mulai dewasa Banten harus bisa lebih makmur lagi. Dia pun sangat menyayangkan masih adanya pemberitaan negatif seputar Banten yaitu operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada sejumlah pejabat publik dan swasta di Kota Cilegon beberapa waktu lalu.

“Di sisi lain pemberitaan negatif juga masih mewarnai Banten. Operasi tangkap tangan KPK masih terjadi. Saya berharap ini menjadi OTT terakhir yang terjadi di Provinsi Banten. Artinya ini menjadi pembelajaran pahit bagi kita untuk menjauhi perilaku koruptif dalam mengelola pemerintahan.

Meningkatkan integritas kita yaitu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan melalui nilai-nilai akhlakul karimah,” katanya.  Sementara itu, Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja berpendapat, bahwa hingga saat ini Banten belum berkembang dan laju pembangunannya belum sesuai harapan.

“Jujur sampai saat ini Banten belum berkembang, belum maju sebagaimana harapan kita semua.  Banten itu tidak lepas dari sejarahnya ada kesultanan, ada pemerintahan, ada ulama. Yang sekarang harusnya sinergi antara pemerintah dan kesultanan sebagai kasepuhan. Jawara kita transformasikan sebagai penggerak dan pengawal pembangunan di Banten,” tuturnya. (dewa)   


Beri komentar


Security code
Refresh