Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 113 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 159 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Silpa 2017 Membengkak


SERANG - Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Pemprov Banten tahun anggaran 2017 diprediksi mencapai Rp450 miliar. Indikasi tersebut dapat terlihat dari serapan anggaran yang rendah ditambah sejumlah proyek dihentikan lantaran tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak.

Nilai tersebut lebih besar dari silpa tahun sebelumnya. Dalam penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Banten tahun anggaran 2016 oleh Pj Gubernur Banten Nata Irawan pada 30 Maret 2017. Disampaikan bahwa silpa tahun anggaran 2016 ada pada angka Rp377,1 miliar.

Informasi dihimpun Banten Raya, untuk progres tahun anggaran 2017 berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) per 25 Oktober, nilainya baru mencapai Rp5,764 triliun atau 55,48 persen dari pagu anggaran belanja daerah pada Perubahan APBD 2017 senilai Rp10,439 triliun. Sedangkan realisasi serapan berdasarkan laporan bulanan per tanggal yang sama mencapai Rp5,619 triliun atau sebesar 54,29 persen.

Adapun berdasarkan progres pengadaan barang dan jasa, sesuai rencana umum pengadaan (RUP) terdapat 6.047 paket/pengadaan dengan jumlah total pagu Rp1,889 triliun. Rinciannya, paket lelang yang sudah ditayangkan sebanyak 336 senilai Rp963,687 miliar, paket lelang selesai 327 senilai Rp957,049 miliar dan yang belum sebanyak 9 paket dengan nilai Rp6,637 miliar.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina membenarkan, ada kemungkinan silpa tahun anggaran 2017 akan membengkak.  "Sekarang saja silpa sudah kelihatan Rp450 miliar dan ini terus berproses, karena tahun 2017 masih berjalan," ujarnya, akhir pekan lalu.

Mantan Penjabat Sementara Bupati Serang itu menuturkan, prediksi nilai silpa tersebut dapat dilihat berdasarkan rapat pimpinan yang digelar di Aula Kantor Bappeda Banten awal pekan kemarin. Di mana dalam kegiatan tersebut masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) melaporkan progres serapapan anggaran."Itu assesment (penilaian-red) dari dinas-dinas, pekerjaan sampai dengan bulan ini (November-red) baru 60 persen," katanya.

Prediksi membengkaknya silpa juga didukung oleh sejumlah proyek yang dihentikan karena wanprestasi. Proyek-proyek itu berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

"Ada beberapa proyek pengerjaan ruas jalan DPUPR di cut of (dihentikan-red), karena sudah habis kontrak, sedangkan proyeknya belum 100 persen diselesaikan. Begitu juga proyek asrama BLK (Balai Latihan Kerja) oleh Disperkim di Serpong, Tangerang Selatan," ungkapnya.

Hal yang sama juga terjadi untuk proyek pembangunan gedung RSUD Malingping dengan pagu anggaran Rp61 miliar yang digarap oleh BUMN PT Nindya Karya. Namun untuk proyek satu ini  akan pekerjaannya dilanjutkan dengan cara adendum atau perpanjangan.

"Arahan dari pimpinan (Gubernur Banten Wahidin Halim-red), untuk proyek RSUD Malingping, dilakukan perpanjangan. Dengan konsekuensi pihak ketiga akan dikenakan sanksi keterlambatan dari sisa pekerjaan. Alasannya, karena proyek itu berhubungan dengan layanan dasar, maka adenddum bisa dilakukan," ujarnya.

Kemudian ada juga penyebab sejumlah proyek yang dihentikan atau diperpanjang oleh sejumlah OPD dikarenakan proses tender tak sesuai jadwal. "Lelangnya telat," tuturnya.Untuk kasus pembangunan gedung RSUD Malingping manajemen RSUD Malingping telah memberikan keterangannya dalam rapim di Aula Kantor Bappeda beberapa waktu lalu.

Keterlambatan pembangunan RSUD Malingping terkendala kontur tanah bangunan pada saat pengalian untuk bak penampung dan bak pemprosesan air limbah dengan kedelaman 3 meter. Kemudian pemasangan instalasi lift impor yang terkendala keterlambatan produksi dan pengiriman  ke Malingping.

"Di bagian pekerjaan pembangunan RSUD Malinping tersebut, berpotensi terlambat diselesaikan. Keterlambatan penyelesaian sisa fisik pekerjaan, kurang lebih sebesar 2,5 persen. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 20 hari kalender sehingga diprediksi dapat diselesaikan pada tanggal 10 Desember 2017 mendatang," demikian isi penjelasan manajemen RSUD Malingping.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, bahwa pihaknya rutin menggelar evaluasi terhadap pembangunan di Provinsi Banten. “Evaluasi terhadap kinerja 2017 dan persiapan untuk 2018. Membahas prioritas pembangunan ke depan, proyeknya selesai belum, programnya selesai belum. Terus out put-nya bagaimana mana, out come dan manfaatnya kita evaluasi,” tuturnya. (dewa)


Beri komentar


Security code
Refresh