Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 113 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 159 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Dewan Pengupahan Angkat Tangan


SERANG – Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten dengan agenda penatapan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 tak menemui kata sepakat, Senin (13/11). Pada akhirnya, putusan sendiri akan diserahkan ke Gubernur Banten Wahidin Halim.

Rapat pleno Dewan pengupahan yang digelar di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten hanya menghasilkan dua opsi.  Pilihan pertama, UMK ditetapkan sesuai dengan pengajuan bupati/walikota dan pilihan kedua disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Kenaikan berdasarkan PP adalah UMK 2017 + (UMK 2017 x inflasi nasional + pertumbuhan ekonomi nasional). Inflasi nasional sendiri saat ini ada di angka 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 4,99 persen. Sehingga jika dijumlahkan kenaikan ada pada angka 8,71 persen.

Informasi yang dihimpun Banten Raya, adapun dua opsi UMK yang akan diajukan ke gubernur terdiri atas Kabupaten Lebak untuk rekomendasi kepala daerah senilai Rp2.127.112.50 menjadi Rp2.313.050. Sedangkan sesuai adalah PP Rp2.312.384.00. 

Kabupaten Pandeglang rekomendasi kepala daerah Rp2.164.979,43 menjadi Pandeglang Rp 2.353.548, sedangkan sesuai PP senilai Rp 2.353.549,14. Kota Serang rekomendasi kepala daerah Rp2.866.595,31 menjadi Rp3.454.443, sedangkan sesuai PP senilai Rp3.116.275,76.

Kabupaten Serang rekomendasi kepala daerah Rp3.258.866,25 menjadi Rp3.542.713,50, sedangkan sesuai PP senilai Rp3.542.713,50. Kota Cilegon rekomendasi kepala daerah Rp3.331.997,62 menjadi Rp3.644.094,73, sedangkan sesuai PP senilai Rp3.622.214,61.

Kabupaten Tangerang rekomendasi kepala daerah Rp3.270,936,13 menjadi Rp3.600.000, sedangkan sesuai PP senilai Rp3.555.834,67. Kota Tangerang rekomendasi kepala daerah Rp3.295.075,88 menjadi Rp3.600.000, sedangkan sesuai PP senilai Rp3.582.076,99. Kemudian Kota Tangsel rekomendasi kepala daerah Rp3.270.926,13 menjadi Rp3.642.514, sedangkan sesuai PP senilai Rp3.555.834,67.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Alhamidi membenarkan, rapat pleno Dewan Pengupahan mengalami deadlock. Terjadi perdebatan di internal Dewan Pengupahan.

“Kelompok pihak asosiasi buruh menginginkan agar UMK sesuai dengan pengajuan bupati/walikota. Sementara kelompok pemerintah dan akademisi serta Apindo (Asosiasi Pengusahan Indonesia ) menginginkan sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015,” ujarnya.

Lantaran tak kunjung menemui kata sepakat, kata dia, akhirnya Dewan Pengupahan memutuskan untuk menyerahkan penetapan besaran UMK 2018 kepada gubernur. “Rangkaian proses rapat UMK sudah selesai dilaksanakan. Jadi ada beberapa hal sudah disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan. Tugas Dewan Pengupahan memberikan pertimbangan, saran kepada gubernur, tugas Gubernur yang akan menetapkan,” katanya.

Soal penetapan, gubernur masih memiliki waktu untuk melakukan pertimbangan. Sebab penetapan UMK 2018 paling lambat diumumkan pada Minggu (20/11). “Kalau nota dinas (rapat pleno Dewan Pengupahan) sudah selesai akan segera disampaikan (ke gubernur). Kita harus bergerak cepat, kalau malam ini (kemarin-red) bisa, akan disampaikan. Selanjutnya akan dikaji di Biro Hukum, tinggal mana akan diputuskan,” tuturnya.

Soal UMK Gubernur Banten Wahidin Halim belum lama ini pernah memberikan sinyal akan menetapkan sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015. "Tidak boleh ada opsi-opsian dan tidak perlu ada himbauan dari gubernur. Aturannya sudah jelas, usulkan ke provinsi sesuai peraturan," pungkasnya.

Terpisah, salah seorang buruh yang ditemui di halaman Kantor Disnakertrans Provinsi Banten Asep mengatakan, jika Pemprov Banten tidak menetapkan UMK sesuai rekomendasi bupati/walikota maka pihaknya akan berunjuk rasa di Pendopo Gubernur Banten."Insya Allah tanggal 16 November 2017 nanti kita akan demo lagi," tutur buruh asal Kabupaten Tangerang ini. (dewa)



Beri komentar


Security code
Refresh