Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 243 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 267 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 698 | Komentar

Baca


ASN Wajib Capai Sasaran Kinerja


SERANG- Pemprov Banten terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten, untuk mencapai sasaran kinerja pegawai (SKP).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan, menerapan sasaran kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nmor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekejaan PNS. Kemudian Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai.

Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengukuran Kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).“Mari kita tunjukan kepada semua pihak peningkatan kinerja kita. Jangan sampai adanya TPP ini tidak berdampak pada peningkatan kinerja,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten itu menuturkan, sebagai bentuk evaluasi dan mengukur kinerja perangkat kerjanya, setiap pegawai wajib membuat laporan berkala.

“Agar seluruh pegawai membuat SKP tahunan dan SKP bulanan. Para pejabat melakukan penilauan terhadap bawahannya masing-masing. Fungsikan tim manajemen kinerja OPD sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ranta berharap, Selain memahami organisasi, pegawai juga harus dapat memahami kewenangannya masing-masing. Seluruh pegawai dapat memahami dan mengimplementasikan aturan tentang organisasi pemerintahan saat ini, terutama yang berkaitan dengan dispilin ASN.

Terkait disiplin, Ranta meminta seua pegawai termasuk eselon II selaku pimpinan. Seluruh pegawai diminta untuk menaati hari kerja dengan melakukan absensi melalui pembaca sidik jari dan membuat surat perintah tugas (SPT) jika melakukan perjalanan dinas.

“Buat kegiatan yang tidak bersayap-sayap, yang tidak bermasalah, kalau bermasalah ya jangan direalisasikan. Kemudian tolong disiplin pegawai ditegakan. Eselon II jangan keenakan keluar daerah, tapi harus tanggung jawab, saya tidak akan tanda tangani SPT kalau tidak tanggung jawab,” ungkapnya.

Asisten Daerah (ASDA) III Provinsi Banten Samsir mengatakan, Pemprov Banten juga akan membuat aturan khusus untuk pegawai non-ASN. Hal tersebut untuk menertibkan pegawai non-ASN yang tidak disiplin.
“Kita akan buat aturannya.
Kalau ASN kan kalau 46 hari dalam setahun tidak masuk kerja itu diberhentikan tidak hormat. Nah untuk non-ASN kita buat aturannya. Kami juga melakukan verifikasi ulang jumlah pegawai non-ASN agar mereka yang fiktif bisa diminimalisasi,” tuturnya. (adv)

Beri komentar


Security code
Refresh