Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 25 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 94 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca


Uang Rp3 M Hasil Korupsi Dikembalikan


SERANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Serang menyerahkan barang bukti uang sebesar Rp3 miliar bukti tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Kedaung di Kota Tangerang tahun 2013 senilai Rp 23,4 miliar atas terpidana Direktur PT Alam Jaya Baru (AJB) Mukhamad Kholis, Selasa (9/1).

Penyerahan barang bukti uang hasil korupsi itu dilakukan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Serang Agustinus Olaf Mangotan didampingi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang Iwan Sulistiawan kepada Plh Kasubid Kasda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Ahmad Rasudin.

Kasi Pidsus Kejari Serang Agustinus Olaf Mangotan mengatakan uang tersebut dikembalikan dari Direktur PT Alam Jaya Baru (AJB) Mukhamad Kholis yang kasusnya sudah inkrah dengan hukuman penjara selama lima tahun.

"Ini itu hasil kenerja Kejari Serang, pengamanan tindak pidana korupsi tahun 2017 ada penyelamatan uang negara sebesar Rp3 miliar lebih. Kasus ini sudah ada putusan inkrah terhadap Pak Kholis," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Menurut Olav, Kejari Serang berkewajiban mengembalikan uang kerugian negara tersebut kepada Pemerintah Provinsi Banten karena sebagai pihak yang berhak menerima uang tersebut. "Dari perkara itu uang kita titipkan di Bank Banten. Pada hari ini kita kembalikan uang kerugian negara itu ke Pemda selaku yang berhak," ujarnya.

Sementara itu, Plh Kasubid Kasda BPKAD Provinsi Banten Ahmad Rasudin menyambut baik upaya positif dari Kejari Serang untuk mengembalikan uang milik Provinsi Banten itu secara terbuka. Uang itu akan dimasukkan ke kas daerah melalui pos lain-lain PAD yang Sah."Kita lakukan validasi dahulu, setelah itu uang akan masuk ke PAD lain-lain. Uang itu akan disimpan ke rekening khusus," katanya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Kedaung, Kabupaten Tangerang pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DMBTR) Provinsi Banten tahun 2013 senilai Rp 23,4 miliar menyatakan Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DMBTR) Provinsi Banten Sutadi dan Direktur PT Alam Baru Jaya (ABJ) M. Kholis bersalah.

Dalam kasus itu, Kepala DBMTR Sutadi divonis 2 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Sedangkan M. Kholis divonis penjara selama 5 tahun, dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan. M Kholis juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 9,069 miliar subisider 2 tahun kurungan.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, dinyatakan bahwa perbuatan Sutadi dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidier jaksa Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Hakim menilai, terdakwa Sutadi telah menyalahgunakan wewenang dan memperkaya terdakwa M Kholis sebesar Rp12,084 miliar. Hal itu dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen pembayaran kontrak sebesar Rp 99,04 persen. Padahal pekerjaan proyek Jembatan Kedaung baru mencapai progres 84 persen karena baja pelengkung senilai Rp13 miliar belum terpasang.

Vonis yang dijatuhkan lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Keringanan putusan itu, menurut hakim, berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan.

Sementara vonis yang dijatuhkan terhadap M Kholis juga lebih rendah dua tahun dari tuntutan jaksa selama 7 tahun penjara, denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar kerugian negara Rp9,069 miliar ancaman pidana 3 tahun jika tidak dibayar. “Hal-hal yang meringankan terdakwa M Kholis, terdakwa menikmati kerugian negara, menyesali perbuatan yang dilakukan,” ucap Ni Putu.

Terdakwa M Kholis harus mengganti kerugian negara sebesar Rp12,084 miliar meskipun mengaku tidak menikmati seluruhnya. Namun majelis berpendapat lain dengan membebankan seluruh kerugian negara dikurangkan penyitaan uang pembayaran baja pelengkung kepada PT Bukaka Teknik Utama (BTU) sebesar Rp3,014 miliar, menjadi Rp9,069 miliar ditanggung terdakwa M Kholis. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh