Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 26 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 94 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca


WH: Pejabat Jangan Cari Beking


SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta para pejabat di lingkungan Pemprov Banten bekerja sesuai tupoksinya. Mereka ditekankan untuk tidak keluar dari orientasinya sebagai abdi negara, salah satunya mencari beking demi kepentingan pribadi.

“Tidak perlu cari beking-beking di luar, jauhi persekongkolan karena itu justru akan merusak kerja-kerja kita, merusak mentalitas kita,” ujar WH dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, dirangkaikan dengan penyerahan DPA SKPD tahun anggaran 2018 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (12/1). 

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan, sudah saatnya cara pandang sebagai ASN diubah. Sekarang mereka harus menerapkan prinsip money follow program (uang mengikuti program) dan bukan sebaliknya. “Apa yang kita cari sebagai ASN kecuali kedamaian, kecukupan, disiplin dan bahagia. Jangan pernah berpikir tentang kekayaan tetapi bagaimana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Pengambilan keputusan tentang lelang jabatan pun ditegaskan WH sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski menjadi hak prerogatifnya, namun itu semua dibatasi oleh pertimbangan Panitia Seleksi (Pansel). Pilihan gubernur dibatasi oleh beberapa pertimbangan dari peserta lelang seperti wawasan, pengalaman, kepribadian, loyalitas, kemampuan merespons cepat dan dapat melaksanakan tugas secara profesional. “Jangan dilihat objektivitas dan subjektivitas dari seorang gubernur karena itu adalah otoritas.

Tinggalkan semangat tentang kedaerahan, semangat pendukung politik melainkan harus dilihat dari semangat profesionalnya. Pansel menentukan 3 besar, gubernur memutuskan, itu hak prerogatifnya. Tidak secara mutlak saya gunakan karena ada pertimbangan Pansel, ranking-ranking itu yang kita ambil (sebagai pilihan),” ungkapnya.

Hal serupa juga berlaku untuk pelaksanaan lelang 8 jabatan setara eselon II di 2018 karena pejabat yang saat ini memimpin akan memasuki masa pensiun. Itu belum termasuk 2 jabatan setera eselon II yang terpaksa diulang. Hal tersebut terjadi karena hanya ada 1 peserta dari jumlah minimal tiga untuk diajukan ke gubernur yang memenuhi standar penilaian.

Dua peserta sisanya untuk menggenapi dua slot di tiga besar tidak mampu memenuhi nilai standar yang telah ditetapkan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Adapun nilai standar minimal yang ditetapkan LAN ada 80. “Tahun 2018 akan ada 8 orang yang pensiun. Banyak peluang untuk yang di bawah naik ke jabatan berikutnya. Enggak ada yang pakai rekomendasi, kalau ada yang pakai tangkap saja, enggak usah (diakomodasi),” ujarnya.

Sedangkan kepada 5 pejabat eselon II yang baru, WH menekankan agar mereka harus bisa mengikuti ritme kerja gubernur dan wakil gubernur. Lalu mereka juga harus sudah bisa langsung bekerja melaksanakan program di 2018. “Harus bisa menyesuaikan diri dengan semangat gubernur dan wakil gubernur. 

Gubernur dan wakil gubernur tidak hanya sekadar mengimbau, tetapi juga mengajak untuk memperkuat kerjasama dalam membangun rumah besar kita Pemprov Banten. Berani tegur jika ada yang salah, jangan saling menyakiti, jangan takut jika ada yang menekan,” paparnya.

Seperti diketahui, ada 5 pejabat eselon II yang dilantik WH. Mereka adalah M Yusuf sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan yang sebelumnya bertugas di Kemendagri dan Komarudin menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sebelumnya bertugas di Pemkab Tangerang.

Ade Ariyanto menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Ade sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Kesbangpol Banten. Selanjutnya, Gunawan Rusmianto sebagai Kepala Biro Pemerintahan. Sebelumnya Gunawan bertugas sebagai Kepala Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Pariwisata (Dispar) Banten.

Nana Suryana Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Nana sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD) Banten.

Sedangkan 2 jabatan yang gagal lelang adalah Kepala Biro Umum dan Kepala Administrasi Rumah Tangga Pimpinan. Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten Samsir mengatakan, berdasarkan masa kerja ada 5 pejabat setera eselon II yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Kelimanya adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maesaroh Mawardi, Kepala Dinas Perhubungan Revri Aroes, Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Nandy S Mulya, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan M Nasir dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Hudaya Latuconsina.

“Kemungkinan besar lelang ulang 2 jabatan yang gagal lelang dibarengkan dengan 5 jabatan ini. Yang 5 jabatan ini pejabatnya akan pensiun dalam waktu depat, ada yang di Maret, Juni dan Juli,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten yang baru Nana Suryana mengaku siap untuk berlari menjalankan program dan mengikuti ritme kerja gubernur dan wakil gubernur. “Tentu, itu sudah jadi konsekuensi dan saya sudah siap untuk itu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar,” tuturnya. (dewa)


Beri komentar


Security code
Refresh