Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


Ruang Sidang "Dikuasai" Pejabat Cilegon


SERANG
- Sebagian pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon menghadiri sidang dakwaan Walikota Cilegon nonaktif Tb Iman Ariyadi dalam kasus dugaan suap Transmart di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (8/2). Dalam ruangan berukuran 40x40 meter tersebut tampak mulai dari kepala dinas, camat, sampai lurah.

Sejumlah pejabat eselon II yang hadir di antaranya Kepala BKPP Mahmudin, Kepala Dinas Satpol PP Juhadi M Syukur, Inspektur Epud Saepudin, Kepala Diskominfo Ahmad Jubaedi, Kepala Dishub Andi Affandi. Dari kecamatan tampak hadir Camat Jombang Agus Ariyadi,

Sekmat Cibeber Hatta, Camat Cilegon Idad Zaldad. Sementara dari tingkat kelurahan yang terlihat hadir adalah Lurah Lebakgede Suwandi, Lurah Suralaya Eman Sulaeman. Tampak pula Ketua Kadin Cilegon Saruji, serta mantan Sekda Cilegon Abdul Hakim Lubis. "Ya kita ngasih support aja ke beliau," kata salah seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu di luar ruang sidang, puluhan warga Cikuasa Atas dan Kramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol juga mendatangi sidang Iman. Tetapi kedatangan puluhan warga itu bukan untuk mendukung Iman, namun menagih uang ganti rugi atas penggusuran tanah mereka di Cikuasa.

Seperti diketahui, warga Cikuasa yang tanahnya digusur karena berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, akhir 2017 lalu. PTUN yang diketuai Andi Fahmi Aziz memutuskan mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan membatalkan keputusan Tata Usaha Negara nomor 06/TKPP/2016 perihal pemberitahuan pembongkaran tertanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani oleh tergugat yakni Asisten I Sekda Kota Cilegon.

Dalam putusan itu Pemkot Cilegon wajib memberikan ganti rugi terhadap 241 penggugat yang nilainya bervariatif, mulai dari Rp25 juta hingga Rp30 juta lebih dan uang tersebut harus dibayar meski Pemkot Cilegon melakukan banding.

"Uangnya gak dikasih kasih, kita datang ke sini minta Iman untuk segera membayarkan ganti rugi. Kan sudah deal pas sidang Rp25 juta per orang, tapi nyatanya nol," kata Bambang Judiyanto, mewakili warga Cikuasa dan Kramat Raya. (darjat)








Beri komentar


Security code
Refresh