Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


Iman Tak Ajukan Eksepsi


SERANG
- Walikota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi dalam sidang perdana kasus dugaan suap izin amdal Transmart dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (8/2).

Iman yang hadir bersama terdakwa lain yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ahmad Dita Prawira, serta Direktur PT Jayatama Pramayasa Hendri mengatakan bahwa ia sengaja tidak mengajukan eksepsi untuk mempercepat sidang.

Iman baru akan bersikap setelah sidang masuk pada pokok perkara. "Nanti kan masuk pada pokok perkara, saksi-saksi bisa melakukan pemeriksaan atas dakwaan yang disampaikan jaksa," ujarnya usai sidang.

Sementara itu, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Hamisena, Iman disebut meminta PT Brantas Abipraya (PT BA) dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) menyiapkan Rp 2,5 miliar untuk memuluskan izin Transmart. Permintaan itu disampaikan oleh Hendri sebagai orang kepercayaan Iman dan memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan mal.

Pada 12 Juli 2017, Project Manager PT BA Bayu Dwinanto Utomo, Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro Dahlan, dan Staf PT BA Yohana Vivit melakukan pertemuan dengan Hendri di ruang rapat Manager Legal PT KIEC. Pada pertemuan tersebut, Hendri menyampaikan bahwa untuk pengurusan izin pembangunan mal, Iman meminta uang Rp 2,5 miliar. Uang tersebut sebagai kompensasi akan diterbitkan rekomendasi dan jaminan kepada PT BA dan PT KIEC melaksanakan pembangunan.

Selanjutnya, pada 14 Juli 2017, saat ground breaking Transmart Cilegon, yang juga dihadiri Iman, PT BA dan PT KIEC mengatakan kepada Iman jika Transmart tidak bisa melakukan pembangunan karena terkendala pengurusan rekomendasi amdal.

Pada tanggal 15 Juli atau keesokan harinya, Hendri kembali menyampaikan ke PT BA dan PT KIEC jika Rp 2,5 miliar tersebut bisa dinegosiasikan. Karena proses amdal terkendala selama 2 bulan, pada sekitar bulan September dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Royal Krakatau.

Pertemuan dihadiri oleh Bayu Dwinanto Utomo, Eka Wandoro Dahlan, Priyo Budianto (mewakili PT KIEC), Ahmad Dita Prawira, Kepala DPMPTSP Kota Cilegon dan Hendri. Di pertemuan tersebut, PT BA melakukan negosiasi dan hanya bisa menyanggupi Rp800 juta sedangkan PT KIEC menyanggupi Rp700 juta.

Kemudian, Ahmad Dita Prawira melaporkan kesanggupan dua perusahaan tersebut kepada Iman sebagai walikota. Dari laporan itu, kemudian Iman meminta agar uang dari PT KIEC dan PT BA itu diserahkan melalui Cilegon United FC.

Dalam uraian dakwaan itu, Iman Ariyadi bersama Ahmad Dita Prawira dan Hendri pada 19 September dan 22 September 2017 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cilegon melakukan perbuatan yang ada hubungannya yang dipandang sebagai perbuatan janji atau hadiah.

Hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk menggerakan agar menerbitkan surat rekomendasi kepada PT BA dan PT PT KIEC untuk mengerjakan proyek pembangunan mal pada tahun 2017, meskipun belum ada perizinan resmi. "Menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar Rp 1,5 miliar dari Eka Wandoro Dahlan selaku Manajer Legal PT KIEC, dan Tubagus Dony Sugihmukti selaku Direktur PT Krakatau Industial Estatate Cilegon sebesar Rp700 juta serta dari Bayu Dwinanto Utomo projek manajer PT Brantas Abipraya sebesar Rp800 juta," kata Jaksa Dian Hamisena.

Dian mengatakan, perbuatan terdakwa bersama Ahmad Dita Prawira dan Hendri yang menerima pemberian berupa uang secara bertahap terjadi karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5 ayat 1 ke1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP," ujar Dian dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Efiyanto itu. (darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh